JAKARTA - Desentralisasi stok nasional yang dilakukan secara penuh akan menimbulkan terpecahnya manajemen stok. Jika itu terjadi, pada saat keadaan darurat maupun terjadi instabilitas harga, akan sangat sulit dimobilisasi.

Hal itu dikatakan Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, pada seminar nasional dengan tema Ketahanan Pangan dan Dilema Kebijakan Pangan, yang diselenggarakan oleh ISEI Cabang Jakarta Komisariat Trisakti, Rabu (19/4).

Menurutnya, desentralisasi stok nasional --seperti pada beras-- adalah tidak strategis. Hal tersebut disebabkan karena kapasitas SDM dan infrastruktur logistik belum terbangun. Hal itu juga terjadi di wilayah produsen beras, seperti Jawa Timur, yakni pengadaan dan pengelolaan stok pangan serta mobilisasi itu akan mengakibatkan biaya yang sangat tinggi.

''Akibatnya, akan sulit mendapatkan biaya yang cukup dari APBD. kalaupun mampu, pemerintah daerah akan sulit mendapatkan persetujuan DPRD untuk membantu daerah lain yang mengalami emergensi. Sebab, hal itu menyangkut persoalan biaya transportasi dan distribusi,'' katanya.

Widjan (panggilan Widjanarko Puspoyo-Red) mengatakan, stok beras pemerintah dapat dilihat dari stok beras Bulog yang dilaporkan secara rutin, dari gudang sampai ke kantor pusat. Bulog juga memonitor stok per divisi regional (divre); dan Divre memonitor perkembangan stok per sub-divre dan Kantor Logistik secara harian.

Kajian tentang beras yang pernah dilakukan oleh tim UGM pada 2003, adalah dengan menggunakan metodologi Stock to Utilization Ratio dari FAO. (H28-48a)