BERBINCANG SANTAI: Seusai dialog ditutup, anggota DPD asal Jateng Ir Budi Santoso dan KH Achmad Chalwani melanjutkan perbincangan santai dengan sejumlah komponen di Banjarnegara mengenai beberapa persoalan di kabupaten tersebut. (57v) SM/Sutomo

BANJARNEGARA - Makin menurunnya jumlah pemanjat kelapa di Banjarnegara menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng di kabupaten tersebut, Rabu (19/4). Padahal daerah itu potensial sebagai penghasil gula kelapa yang bisa diolah menjadi kecap dan virgin coconut oil (VCO) yang diyakini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit.

Menurut Ketua Asosiasi Petani Kelapa Indonesia Jateng Bambang Supriyadi, perlu pabrikasi dalam mengolah hasil bumi tersebut. Dia merencanakan ada delapan tempat pengolahan, yakni di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Purworejo (masing-masing satu), Banyumas, dan Cilacap (masing-masing dua). ''Produksi gula kelapa di Banjarnegara mencapai 15 ton per hari,'' kata dia di hadapan para ''senator'' Jateng di Gedung Korpri kabupaten setempat.

Anggota DPD yang hadir dalam kesempatan itu yakni Ir Budi Santoso, Drs Sudharto MA, dan KH Achmad Chalwani. Seorang anggota lagi, Dra Nafisah Sahal diwakili asistennya, Ida Hakim. Rombongan wakil daerah tersebut diterima Asisten Administrasi Sekda Riffai dan sejumlah pejabat. Adapun dialog dengan berbagai komponen dipandu Kepala Dinas Pendidikan Banjarnegara Syamsudin.

Bambang yang juga Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas itu sekaligus berharap agar dalam mengeluarkan Inpres menyangkut pembelian gabah kering panen (GKP) dari petani, pemerintah melibatkan pelaku perberasan. Meski sesuai Inpres No 13/2005 GKP dihargai Rp 1.730/kg, namun kenyataannya di bawah nilai itu. ''Akhirnya petani yang dirugikan.''

Ketua Bappeda Fahruddin Slamet S mengungkapkan, penyebab Banjarnegara menjadi salah satu dari tiga kabupaten tertinggal di Jateng adalah kurangnya akses. Pembangunan wilayah Jateng belum menyentuh kabupaten tersebut. Yang diprioritaskan justru jalur selatan-selatan, Semarang-Solo, dan Cilacap-Tegal. Karena itu, dia berharap, ada perhatian terhadap pengembangan jalur tengah, yakni Buntu-Pringsurat dan Pekalongan-Banjarnegara-Kebumen.

Soal besaran dana alokasi umum (DAU), kata dia, mestinya juga mempertimbangkan ketertinggalan daerah. Adapun mengenai dana dekonsentrasi, pihaknya mengusulkan agar menjadi dana bantuan yang langsung dikucurkan pusat ke kabupaten/kota, tidak melalui provinsi. ''Sebab kalau lewat provinsi sering tidak sesuai dengan kebutuhan.''

Menanggapi aspirasi tersebut, Ir Budi Santoso mengemukakan, untuk pengolahan gula kelapa memang diperlukan pabrik. Menurut dia, kemasan produk juga akan berpengaruh dalam pemasaran. Pihaknya akan membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi tersebut.

Terkait dengan infrastruktur, menurut anggota Panitia Ad Hoc II DPD itu, turis-turis dari Belanda sebenarnya senang ketika melewati jalur Wonosobo-Banjarnegara seperti sekarang ini. Namun, aspirasi tersebut tetap menjadi catatan tersendiri. Mengenai dana perimbangan, akan disampaikan ke Menteri Keuangan.

Koordinator DPD asal Jateng Drs Sudharto MA menambahkan, masih ada pembahasan untuk menentukan formula penghitungan DAU dan dana alokasi khusus (DAK).

Diskriminasi

Selain masalah ekonomi dan infrastruktur, dalam pertemuan itu juga berkembang aspirasi mengenai dunia pendidikan, salah satunya menyangkut diskriminasi guru negeri dan swasta.

Menanggapi masalah itu, Sudharto menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pembicaraan antara Mendiknas, Menag, Menneg PAN, dan BKN untuk menyusun rumus agar tidak ada diskriminasi antara guru negeri dan swasta. Idealnya, ke depan seorang guru harus cukup pangan, sandang, papan serta kebutuhan lain seperti buku-buku dan surat kabar. ''Saat ini tidak sampai 10% dari jumlah guru di Jateng yang berlangganan koran untuk tambahan informasi. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua.''

Sementara itu, mengenai adanya usulan agar subsidi langsung tunai (SLT) dihapus, menurut KH Achmad Chalwani, salah satu kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu akan dihentikan pada 2007. Sebab dana tersebut tidak mendidik masyarakat. (G7,mos-62v)