SEMARANG - Sikap DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Jawa Tengah yang mencalonkan Zaenal Ma'arif sebagai calon ketua umum pada Muktamar Islah, 22-24 April di Bali, merupakan keputusan mayoritas DPC dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil).

Wakil Ketua DPW Thohir Abdullah, Rabu (19/4) menjelaskan, pelaksanaan rapimwil itu sudah sesuai prosedur. Sesuai aturan partai, kandidat ketua umum yang akan dicalonkan di arena muktamar harus didukung dan dicalonkan oleh DPW. Pencalonan DPW itu didahului rapimwil yang diikuti seluruh DPC.

''Hasil dari Rapimwil yang digelar di Semarang pekan lalu, Jateng mencalonkan Zaenal Ma'arif. Keputusan itu harus dihormati,'' kata Thohir yang juga salah seorang pemimpin sidang pada Rapimwil.

Dihubungi terpisah, Bendahara DPW Ali Aksun Wijaya menjelaskan, 90% dari 35 DPC di Jateng DPC mendukung pencalonan Zaenal. Jadi yang tidak mendukung Zaenal hanya beberapa DPC.

Dengan kata lain, sikap DPW sudah sesuai aspirasi mayoritas DPC. Kalau ada satu-dua DPC yang tidak puas, itu bagian dari sikap politik yang harus dihormati. Namun sikap tersebut tidak bisa membatalkan putusan rapimwil.

''Boleh beda. Sah-sah saja menolak karena bagian dari demokrasi. Namun sikap itu sudah menjadi putusan, ya harus dihormati. Tidak harus sampai menuntut pembatalan keputusan rapimwil. Kalau sampai membatalkan berarti melanggar konstitusi partai,'' jelasnya.

Ketua DPC PBR Kota Semarang Haryono menambahkan, sebelum hasil rapimwil diputuskan, kepada ketua dan sekretaris DPC ditawarkan kembali rencana pencalonan tersebut. Pengurus DPC dipanggil satu persatu dan mayoritas mendukung wakil ketua DPR RI itu.

Tetap Berangkat

Sementara itu, karena menolak calon tunggal, Ketua DPC PBR Kota Magelang Kandiawan Supriyadi SH dan Sekretaris DPC Kabupaten Magelang Edy Susanto dicoret keberangkatannya ke Muktamar di Bali pada 22-24 April.

''Meski dicoret, kami berdua akan tetap berangkat ke Bali dengan biaya sendiri. Ini menyangkut hak pilih. Jadi, harus berangkat,'' kata Kandiawan saat bersama Edy Susanto bertandang ke Kantor Perwakilan Suara Merdeka Kedu Utara.

Selain mereka berdua, tambah Kandiawan, Sekretaris DPC PBR Kendal Sumarto dan Sekretaris DPC Kudus Muslich juga bernasib sama.

''Alasannya, mereka berdua tidak mendukung Zaenal Ma'arif,'' ujarnya.

Keduanya berpendapat, surat dukungan dari 26 DPC PBR se-Jateng yang dibacakan pengurus DPW di hadapan peserta rapimwil telah dimanipulasi, sehingga seolah-olah sah, formal, dan prosedural.

Menurutnya, para pengurus DPC bukan menolak figur Zaenal sebagai calon ketua umum. Namun, cara DPW memberikan dukungan hanya kepada calon tunggal sama dengan masa Orba. ''Demokrasi harus dijunjung tinggi. Sekarang sudah bukan zamannya lagi berbuat seperti itu,'' tutur keduanya.

Pertimbangannya, keempat calon ketua umum, yakni Zaenal Ma'arif, Ade Daud Nasution, Djafar Badjeber, dan Bursah Zarnubi, memiliki visi dan misi yang bagus untuk membangun PBR mendatang. Setiap bakal calon sudah memaparkan visi dan misinya di hadapan pengurus DPC se-Jateng.

Dana Muktamar

Sementara itu, walaupun dituding telah mengambil dana muktamar, Zaenal Ma'arif menanggapi dingin. Ia terlihat tenang-tenang saja menyikapi isu tersebut.

"Saya tidak kesal. Apa mungkin sih wajah seperti saya ini tukang ngambil duit," cetus Zaenal.

Ditambahkan, bila ada yang mengetahui dirinya pernah memeras orang lain atau menjadi calo, Zaenal meminta diberikan penjelasan dan bukti.

Bagaimana dengan uang muktamar sebesar Rp 2-2,5 miliar yang dianggap ''raib'' tersebut?

"Dewan Pengurus Pusat PBR pernah mengajukan dana untuk pelaksanaan muktamar. Oleh pemberi dana itu, pribadi saya yang disuruh mengambil dan bukan yang lain. Saya tidak mengambil. Uang tersebut sudah saya berikan pada Zainuddin MZ hari ini," papar Zaenal tanpa menyebut jumlah dan sumber pemberi dana. (G17,H12, P60,dtc-60,66v)