KATHMANDU - Aparat keamanan bertindak makin keras terhadap demonstrasi anti-Raja Gyanendra. Senin kemarin, aparat menembaki para pengunjuk rasa di Kota Nijagadh, Nepal timur. Seorang demonstran tewas dalam insiden itu.

Dengan demikian, lima orang telah menemui ajal sejak gelombang demonstrasi anti-Gyanendra meningkat selama 12 hari terakhir. Bersamaan dengan itu, tekanan internasional makin kuat agar Gyanendra segera memulihkan demokrasi multipartai di Negeri Tepi Dunia tersebut.

Saksi mata mengatakan, pasukan keamanan melepaskan tembakan untuk membubarkan massa demonstran di Nijagadh, sekitar 20 kilometer sebelah timur Kathmandu. Sebagian tembakan itu diarahkan ke pengunjuk rasa. Selain seorang korban tewas, lima orang dipastikan menderita luka-luka.

Partai Kongres Nepal, yang memimpin aksi-aksi protes selama ini, membenarkan bahwa insiden kemarin menewaskan satu orang. Namun, seorang pejabat setempat membantah tentara melepaskan tembakan.

Desakan Internasional

Duta besar Amerika Serikat, China, dan India bertemu dengan Gyanendra Minggu lalu. Sumber-sumber diplomatik mengatakan ketiga dubes itu mendesak Raja Nepal untuk segera bertindak mengakhiri krisis politik di negeri tersebut.

Para dubes itu mengusulkan beberapa langkah yang bisa dilakukan Gyanendra. Langkah-langkah itu antara lain mengajak berunding aliansi tujuh partai, membebaskan para demonstran yang ditahan, dan menyerahkan kekuasaan kepada partai politik untuk mengadakan pemilu.

Namun sejumlah diplomat mengatakan bahwa Gyanendra kemungkinan kecil bersedia memenuhi semua tuntutan para demonstran.

''Dia tidak akan bersedia menyerahkan kekuasaannya,'' kata seorang diplomat. ''Apa pun yang dia tawarkan mungkin tidak dapat memuaskan harapan demonstran. Gelombang demonstrasi itu telah bergerak melampaui perkiraan partai-partai oposisi.''

Raja Gyanendra kemarin bertemu dengan seorang mantan perdana menteri. Mereka membicarakan situasi politik terakhir. Raja juga dijadwalkan bertemu dengan dua eks PM lainnya. Namun salah seorang mantan PM itu menolak undangan Raja.

Krisis politik di Nepal bermula dari keputusan Gyanendra mengambil alih pemerintahan pada Februari 2005. Dia beralasan, pemerintahan tersebut gagal mengatasi pemberontakan maois yang telah menewaskan lebih dari 13.000 orang.

Belum lama ini, dia menawarkan pemilu dipercepat pada April tahun depan untuk meredam aksi protes. Namun para aktivis menganggap tawaran Raja itu tidak tulus. Mereka tetap mendesak Gyanendra segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan multipartai.(rtr-ben-25)