PENELITI Adriana Elisabeth MSc PhD boleh jadi saat ini menjadi orang paling sibuk. Sebab selain didera pekerjaan rutin di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dia harus menjadi koordinator kajian Papua-Australia, menyusul pemberian visa tinggal sementara 42 orang Papua di Negeri Kangguru. Apa komentar dia tentang "pertengkaran" tak kunjung henti dua negeri yang seharusnya rukun itu? Berikut perbincangan dengan dia di Raffles Hills, Bogor, belum lama ini.

Hubungan Indonesia dan Australia terganggu lagi. Mengapa hubungan kedua negara ini begitu ringkih?

Ini karena ada perbedaan cara pandang. Pertama, sikap Australia itu dari masa ke masa selalu berbeda dari Indonesia. Ada yang sangat menguntungkan Indonesia. Ada yang merugikan. Namun untuk pemberian visa bagi 42 warga Papua saya menilai Australia tidak sensitif. Argumentasi yang dikemukakan Australia hanya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Mereka bilang, bagaimanapun juga tidak manusiawi jika ada orang di depan mata minta perlindungan, ditolak dengan alasan di luar pertimbangan kemanusiaan.

Lagi pula Australia juga memberikan perlakuan yang sama bagi bangsa lain seperti pengungsi dari Irak, Vietnam, dan Afganistan. Mengenai pemberian visa, saya memperoleh informasi, yang mengeluarkan kepala imigrasi setempat. Jadi, bukan policy pemerintah pusat di Canberra.

Saya rasa ini janggal. Papua kan sedang bergejolak. Policy yang diambil berkaitan dengan Papua dan Indonesia itu pasti sangat sensitif. Janggal juga jika Prime Minister John Howard tidak ditelepon terlebih dahulu mengenai hal ini.

Tidak hanya kali ini orang Papua mencari suaka ke Austrlia. Pada tahun 80-an grup musik Black Brothers juga diterima Australia. Juga pada tahun-tahun sama ada warga Merauke lari ke Australia dan diterima. Namun saat itu situasi dan kondisi Papua jauh lebih tenang. Lalu, mengapa hubungan Indonesia-Australia ringkih? Ya karena ada perbedaan persepsi yang lalu menjurus ke arah politisasi perbedaan-perbedaan itu.

Ada politisasi?

Hampir semua persoalan di Papua atau yang terkait dengan Papua selalu hanya dipandang dari segi politis dan keamanan. Banyak persoalan lain di Papua yang tidak dibicarakan secara serius. Masih banyak kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Mengapa ini tidak segera diatasi? Saya kira kita harus segera mengurai permasalahan Papua. Jika hal itu dilakukan, pasti tidak perlu terjadi hal-hal menonjol yang bisa menjadi kampanye buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional.

Lalu di sisi lain ada policy pemerintah Australia yang mungkin memudahkan para pencari suaka tinggal di negara itu. Jika begitu, maka mungkin warga daerah lain juga akan menjadikan Australia sebagai daerah tujuan mencari suaka.

Kalangan DPR bersuara lantang menentang Australia dengan mengatakan bahwa dengan pemberian visa itu maka Australia memanfaatkan kesempatan untuk mendukung Papua Merdeka. Saya bisa menerima kekhawatiran DPR, mengingat sikap John Howard yang sering memanaskan hubungan dua negara. Yang juga perlu kita lihat adalah peran non-goverment organization (NGO) di Australia yang begitu gencar memperjuangkan masalah kemanusiaan. Para NGO inilah yang menyebabkan pemerintah Australia akhirnya bisa menerima pencari suaka dari Afganistan, Irak, dan sebagainya.

Menurut Anda apakah ada agenda tersembunyi pemerintah Australia terhadap Indonesia?

Saya tidak bisa mengatakan hal itu. Memang banyak pihak yang mengatakan Australia memberlakukan standar ganda. Namun jujur saja negara mana sih yang tidak memberlakukan standar ganda untuk hal-hal tertentu. Saya kira Australia mempunyai perbedaan cara pandang tentang hal ini.

Australia bisa saja bersikukuh bahwa policy-nya tidak diniatkan untuk menjatuhkan citra Indonesia di mata internasional, walau bisa memberi dampak demikian.

Sekali lagi, saya singgung lagi peran NGO. Para pencari suaka, biasanya sudah mendapat dukungan dari NGO, sebelum mereka meminta visa kepada pemerintah Australia. Ketika studi di sana, saya lihat hubungan antara NGO dengan pemerintah harmonis. Tidak seperti di Indonesia. Kekerasan negara terhadap rakyat di sana itu hampir tidak ada. Jadi NGO itu ingin membantu pemerintah Australia supaya lebih mengedepankan citra yang humanis, yang lebih manusiawi dalam segala aspek kehidupan. NGO juga mempunyai jaringan internasional, termasuk dengan NGO di Indonesia. Karena itu mereka bisa mempunyai laporan terbaru tentang berbagai keadaan di belahan dunia yang terkait dengan Australia.

Saat ini muncul usulan agar hubungan diplomatik RI-Australia dibekukan. Apa komentar Anda?

Saya rasa jika sampai terjadi kedua belah pihak jelas rugi. Bagaimanapun juga kedua negara sangat membutuhkan hubungan ini. Membekukan atau sampai memutuskan hubungan adalah hal berlebihan. Itu tidak realistis. Menurut saya tindakan pemerintah memanggil duta besar kita di Canberra sudah tepat.

Kalau ditanya mana yang lebih rugi, saya sulit menjawab, karena kita juga mendapat banyak bantuan dari Australia. Misalnya bantuan untuk pemberantasan penyakit HIV-AIDS. Program dari Australia ini jauh lebih baik daripada yang dilakukan Amerika Serikat. Mereka juga memberikan beasiswa pendidikan tinggi, bantuan kepada Polri dalam pemberantasan terorisme, alih teknologi dalam bioteknologi, dan banyak lagi.

Australia sendiri juga butuh kita sebagai daerah pemasaran industrinya, mengingat jumlah penduduk kita yang jauh lebih besar daripada Australia. Jalur impor dan ekspor Australia ke negara-negara lain di luar Indonesia itu melalui Selat Makassar. Kalau terjadi hubungan yang buruk dengan Indonesia, maka jalur perdagangan mereka pasti terganggu.

Australia tidak ingin stabilitas ekonominya terganggu. Karena itu ia tidak ingin terisolasi, terutama dari tetangga dekatnya, Indonesia. Jadi, mereka pasti tidak akan begitu saja gegabah dengan kita. Demikian pula sebaliknya, karena sama-sama butuh menjaga hubungan baik ini.

Dari perjalanan sejarah sampai saat ini kapan RI-Australia mengalami hubungan yang paling harmonis? Kapan paling tidak harmonis?

Saat revolusi fisik (1945-1949-red), Australia mendukung perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kapal Belanda yang merapat di pelabuhan Australia diboikot buruh Australia. Pemerintah Australia saat itu juga bersimpati pada pemerintah RI yang masih sangat muda. Pemerintah kita lalu meminta Australia duduk dalam Komisi Tiga Negara.

Lalu saat PM Australia Paul Keating. Saat itu bisa dibilang hubungan kita sangat harmonis. Namun itu juga tidak terlepas dari kedekatan personal antara Presiden Soeharto dengan Paul Keating. Paul Keating adalah sosok paling kreatif dalam upayanya menyambung hubungan baik antara Asia dan Australia yang budaya dan politiknya berbeda. Paul berpendapat bahwa Asialah yang paling dekat dengan Australia. Karena itu ada segudang potensi yang bisa digali dalam hubungan antara Australia dan Asia, termasuk Indonesia. Pada masa Bob Hawke hubungan kita memanas. Saat itu muncul isu yang menyebutkan Indonesia sebagai ancaman dari Utara. Waktu itu para pengamat militer Australia mulai menganggap kekuatan militer Indonesia yang sangat solid dan terlatih sebagai ancaman. Ketika itu media massa Australia juga mulai mengutak-atik kekayaan Presiden Soeharto.

Sikap pemerintah Australia itu memang mudah berubah, tergantung dari partai mana sang PM berasal. Yang paling harmonis biasanya datang dari partai buruh,

seperti Paul Keating. Paling tidak harmonis ketika PM-nya John Howard. Ia dari Nasional. Ini saat Timor Timur lepas. Howard menggelar tentaranya di Timtim, lalu sering mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan petinggi militer RI. Waktu itu saya dan teman-teman yang sedang studi di Australia, juga jengkel sekaligus waswas. Jangan-jangan kita akan dipulangkan ke Indonesia karena beasiswa kami berasal dari pemerintah Austrlia. Untung hal itu tidak terjadi. Sosok Howard sendiri jauh berbeda dari Paul Keating. Howard tidak peduli dengan Asia.

Apakah Howard ingin menunjukkan Australia sebagai negara superior?

Pemikiran seperti itu bisa dibilang wajar saja. Ini berdasarkan keunggulan-keunggulan Australia dibandingkan dengan negara-negara sekitar, termasuk

Indonesia. Perekonomian Australia bagus. Standar hidup masyarakatnya bagus atau sangat layak. Negaranya demokratis, pendidikannya juga bagus. Namun yang perlu diingat, menonjolkan superioritas akan merugikan Australia, karena pada dasarnya mereka masih membutuhkan atau bergantung dengan negara-negara tetangga.

John Howard pun akhirnya membaik. Ini akibat tragedi bom Bali yang menewaskan warga Australia dan ledakan bom di depan Kedubes Australia. Sebelumnya banyak yang menduga dua kejadian itu, makin merenggangkan hubungan antara Indonesia dan Australia. Namun yang terjadi sebaliknya. Australia mengajak Indonesia sebagai mitra untuk memberantas terorisme. Bantuan dari Australia terkait hal itu mengalir kemari. Sebetulnya ini tetap dalam kerangka untuk kepentingan nasional Australia itu sendiri. Karena sebelum aksi terorisme sampai ke Australia, maka harus dibendung yang di Indonesia terlebih dahulu. Tapi bagi kita kerja sama ini juga menguntungkan karena aparat keamanan kita menjadi lebih terlatih dalam menghadapi terorisme.

Tadi kita bicara tentang pemerintah Australia. Sekarang tentang rakyatnya. Bagaimana umumnya mereka memandang Indonesia?

Mereka ada yang rasional, demokratis, fair atau adil dalam memandang sesuatu, tetapi ada juga yang rasis dan tidak fair.

Apa yang salah dalam kehidupan kita sehingga kedaulatan kita rentan mendapat gangguan negara tetangga seperti Australia?

Pertanyaan saya, mengapa orang Indonesia banyak yang memilih pindah tinggal ke Australia. Perlu juga diingat waktu rusuh Mei 1998 lalu itu, banyak WNI keturunan yang lari ke Austrlia, dan mendapatkan izin tinggal dengan mudah di sana. Jawabannya tentunya banyak yang bisa didapat lebih di Australia daripada tetap tinggal di Indonesia. Karena itu, dalam hal permintaan suaka warga Papua ke sana, perlu juga kita balik bertanya, apa yang kita kurang lakukan terhadap warga Papua?

Jangan sampai karena lebih disebabkan kesalahan kita sendiri, lalu kita mudah menyalahkan Australia yang memberikan visa. Padahal policy negara itu memang demikian adanya. Jadi, jangan sampai kita terlalu sensitif dan reaksioner. Ada yang mengatakan semua ini memanas karena peristiwa itu diberitakan oleh pers Australia. Sementara itu banyak juga yang tidak diberitakan. Dan tujuan pers Australia adalah ingin menguji sejauh mana reaksi pemerintah dan parlemen kita. Ternyata kita sangat defensif dan sensitif. Ini akan merugikan kita bila tidak diimbangi dengan berbagai perbaikan di Papua.

Apa ini upaya untuk membawa persoalan Papua ke internasional?

Sejak awal masalah Papua itu sudah menginternasional atau melibatkan internasional, dalam hal ini PBB. Coba kita lihat saat proses integrasi Papua ke NKRI, kan ada peran PBB, lalu diakhiri dengan Pepera yang hasilnya mereka setuju bergabung kedalam NKRI.

Lalu ada tambang yang sangat potensial Freeport, lalu ada LNG tangguh yang memungkinkan kita melakukan share dengan British Petroleum dan Petro China. Jadi yang terkait dengan Papua seakan sudah menjadi international chain (rantai internasional). Jadi, cara penyelesaian Papua harus yang searif mungkin, agar kita tidak membuka peluang dari intervensi asing. Kita harus tetap mengedepankan aspek HAM, walaupun kita juga harus tegas terhadap gerakan separatis. Jika kehidupan makin membaik isu separatisme tidak laku dijual. (Hartono Harimurti-35)