- Kita sependapat dengan sikap pemerintah yang tidak akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia, menyusul pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua yang mengajukan suaka di sana. Kalau menyerap aspirasi publik yang marah atas sikap pemerintahan Perdana Menteri John Howard, pemutusan hubungan diplomatik agaknya dipandang sebagai ekspresi sikap yang pantas. Tetapi apakah hal itu benar-benar setimpal, lalu bakal memberi kemenangan diplomasi bagi Indonesia? Pertimbangan-pertimbangan lebih jauh bisa diketengahkan, misalnya dengan hanya menurunkan status hubungan pascapenarikan pulang Duta Besar RI di Canberra.

- Pertimbangan pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, jika sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik, yang akan bersorak gembira adalah kelompok separatis di Papua, karena momen itulah yang mereka inginkan. Kampanye penggalangan opini bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) justru akan semakin digencarkan, karena Australia tidak lagi merasa terikat pada tata krama hubungan bilateral. Sedangkan dalam status hubungan seperti sekarang pun mereka seolah-olah tanpa beban untuk melakukan pembenaran atas tindakannya, dengan tidak memperhitungkan perasaan pemerintah Indonesia.

- Kita memahami kepemuncakan kemarahan rakyat terhadap Australia, yang beberapa kali melakukan "intervensi" dengan menunjukkan kompleks superioritas. Seolah-olah sangat sadar dari segi apa pun Indonesia akan mudah dipermainkan karena tidak memiliki bargaining position yang cukup dalam kepentingan hubungan kedua negara. Politik dua muka juga dijalankan oleh Australia, khususnya di bawah PM John Howard. Pada satu sisi menyatakan pengakuan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi pada sisi lain sikap mereka mengenai Timor Timur pada 1999 dan kini Papua memperlihatkan muatan-muatan kepentingan yang berbeda.

- Tetapi apakah kemarahan itu harus diakumulasikan dengan hanya menyelesaikan satu saja persoalan terhadap hubungan diplomatik? Kalau kemudian risiko black campaign mengenai Papua menjadi lebih efektif karena pemutusan hubungan, siapa yang lebih diuntungkan? Apakah kita tidak melihat kemungkinan adanya setting kepentingan yang digalang oleh lembaga-lembaga tertentu dari Australia dengan latar belakang ekonomi dan ideologi, sehingga akar itulah yang mestinya diselesaikan? Pernyataan Menteri Luar Negeri Alexander Downer bahwa pemberian suaka itu tidak mengubah pengakuan Papua sebagai bagian dari NKRI juga harus pula dilihat dari spektrum ini.

- Kita menggarisbawahi pendapat-pendapat yang secara jernih mencoba melihat persoalan ini dari akarnya. Yakni bagaimana menyelesaikannya dengan meningkatkan pendekatan dialog di Papua. Walaupun setting intervensi asing sedemikian verbal, tetapi pendekatan-pendekatan yang dilakukan selama ini pun membutuhkan evaluasi. Bagaimana kebijakan yang dipilih benar-benar mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua, sehingga mereka pada akhirnya merasa lebih nyaman dan tidak akan berpaling pada bentuk provokasi macam apa pun. Tidak ada kata lain, kasus suaka itu mendorong pentingnya evaluasi kebijakan secara komprehensif.

- Kita yakin Australia memiliki agenda khusus tentang Papua. Juga agenda politik domestik macam apa yang menumpangi isu eksodus 42 warga Papua. Persoalannya, sikap percaya diri dengan mempertaruhkan memburuknya hubungan dengan Indonesia itu, didasari apa lagi kalau bukan kalkulasi mengenai ketidakberdayaan pemerintah kita menghadapi mereka? Sungguh merendahkan, sebenarnya. Tetapi itulah fakta ketika sejumlah persoalan di dalam negeri kita masih membelit, dan kini kita disibukkan oleh pertaruhan harga diri di panggung internasional. Solid secara internal, itu kunci untuk percaya diri secara eksternal. Tentu tidak harus dengan memotong hubungan diplomatik.