JAKARTA - DPR RI saat ini tengah membahas RUU antidiskriminasi ras dan etnis (RUU ADRE) dengan membentuk panitia khusus (pansus). Dalam perjalanannya, Pansus RUU ADRE telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa elemen masyarakat.

Menurut keterangan anggota pansus itu, Alvin Lie, salah satu sebab mengapa Indonesia memerlukan RUU ADRE adalah Konvensi Internasional tentang Segala Bentuk Diskrimasi yang sudah diratifikasi Indonesia bersifat internasional dan belum tentu cocok untuk kondisi di Tanah Air.

''Sekalipun muncul bermacam-macam reaksi di masyarakat yang menganggap keberadaannya tidak perlu, RUU ADRE membahas secara lebih spesifik. Yang menolak, karena telah ada ratifikasi konvensi internasional serta pasal-pasal dalam KUHP yang telah mengatur hal tersebut.''

Alvin mengemukakan, konvensi internasional tersebut hanya akan dijadikan salah satu acuan dalam membahas RUU ADRE. ''Karena itu, tidak boleh menjadi acuan pokok di DPR.''

Politikus dari Fraksi PAN itu menilai, konvensi internasional itu lebih cocok untuk diterapkan di negara-negara Barat. Dia menampik jika RUU ADRE dibuat khusus untuk mengatasi masalah minoritas kaum Tionghoa di Indonesia.

Pembahasan RUU ADRE bukan semata-mata untuk mengatasi masalah minoritas kaum Thionghoa dan etnis lain yang selama ini terpinggirkan.

''Diskriminasi bukan hanya kepada ras atau etnis semata. Namun, perbedaan ideologi, strata, dan pekerjaan juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap minoritas,'' ujarnya.

Terhadap pihak yang menolak RUU ADRE, politikus dari Fraksi PAN itu berpendapat, adanya perbedaan pendapat di masyarakat itu merupakan hal yang biasa. Dirinya juga menjelaskan adanya usulan agar ada perubahan nama RUU ADRE menjadi RUU antidiskriminasi. Mengenai pengaturan sanksinya akan mengacu pada KUHP. (H28-49j)