SEMARANG - Ketua Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa Jateng, Muhammad Hendry Wicaksono menyampaikan terima kasih kepada Polres Semarang Barat yang dinilai telah bertindak proporsional dalam mengamankan Apel Garda Bangsa bertema ''Setia Gus Dur, Setia NKRI''.

Dalam siaran pers yang dikirim ke Redaksi Suara Merdeka Hendry menjelaskan, apel yang digelar Minggu (26/3) dalam rangka menindaklanjuti instruksi Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa agar bekerja sama dengan TNI dalam penjagaan pulau-pulau terluar Nusantara. ''Alhamdulillah, sebanyak 831 orang satuan tugas (satgas) dari seluruh Jawa Tengah datang mengikuti acara tersebut. Sebagian pasukan inti dari mereka siap membantu TNI untuk tugas-tugas pengamanan NKRI,'' tegasnya.

''Jadi perlu kami beritahukan, kegiatan pada Minggu, 26 Maret 2006, bukan pendudukan kantor. Apalagi tanah dan kantor itu milik warga PKB Se-Jateng, bukan milik pridadi," tutur mantan ketua Korcab PMII Jateng itu.

Menurutnya, pada 2005 --disaksikan petugas Polres Semarang Barat-- sudah ada kesepakatan status quo atas kantor itu.

"Saat itu, yang melakukan negosiasi adalah saya dan Mustofa. Jadi kami tidak perlu lagi berpolemik soal status kantor, karena sudah jelas posisinya," katanya.

Sekretaris DPW PKB Jateng, Fuad Hidayat, dalam siaran pers itu menyatakan mendukung sepenuhnya kegiatan apel kesetiaan Garda Bangsa.

"Sudah saatnya elemen partai memberikan sumbangsih yang lebih nyata bagi Republik Indonesia. Problem aktual kita saat ini adalah kedaulatan. Narasi geopolitik satu dasawarsa terakhir menunjukkan secara jelas kekuatan imperium asing, yang secara agresif mengganggu kedaulatan NKRI,'' kata Fuad.

Timor Timor (Timtim), menurutnya sudah lepas. Upaya memisahkan Nangroe Aceh Darussalam (NAD), beberapa waktu lalu juga luar biasa gencarnya. Sekarang Papua dipersoalkan oleh Australia. Bukan tidak mungkin, besok pulau-pulau lain juga akan diusik oleh kekuatan asing dalam kerangka perebutan potensi sumber daya alam.

''Saya pikir, sudah saatnya kader PKB lebih proaktif dengan berbagai cara menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Apel Garda Bangsa kemarin, baru seremoni awal; maka perlu ditindaklanjuti dan dikonsolidasi oleh Hendry dan pengurus lainnya," ujar dia.

Disinggung soal status kantor, Fuad menjawab, hendaknya semua pihak lebih bisa berpikir arif dan bijaksana.

"Seharusnya kita melakukan rekonstruksi pemikiran. Tidak boleh inward looking (berpandangan sempit-red) terus, karena akan selalu terjebak pada skema konflik. Kita harus mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan PKB,'' tuturnya.

Menurut dia, jangan hanya karena ada masalah internal, kemudian melupakan problem kenegaraan yang lebih penting.

''Biarkan anak-anak muda dalam Garda Bangsa berapresiasi, mengabdi kepada kepentingan Republik. Jangan direcoki dengan pemikiran egois elite yang sektarian. Daripada rebutan kantor, lebih baik bekerja untuk kepentingan yang lebih makro,'' ujarnya,

Memang, tegas Fuad, Garda Bangsa tidak mungkin melawan provokasi dan manuver PM John Howard; tapi niat dan komitmen mereka terhadap Ibu Pertiwi harus diacungi jempol.

''Insya Allah, sehabis ini mereka akan dapat berbuat lebih banyak lagi," ujarnya.

Lebih lanjut politikus muda yang alumnus Administrasi Negara Fisip Undip itu menambahkan, DPW PKB Jateng akan merekomendasikan beberapa kebijakan internasional yang perlu terus diperjuangkan oleh DPP.

Selain soal kedaulatan dan keutuhan NKRI, DPW juga merekomendasikan agar parpol lebih kritis dan tegas dalam menolak setiap gerak kebijakan publik yang bersemangat neokolonialisme dan neoimperialisme.

Secara internal, PKB harus segera mempersiapkan basis kaderisasi ideologis bagi proses regenerasi kepemimpinan partai.(B13-64a)