JAKARTA- Pemerintah Australia membayari para warga Papua yang mencari suaka politik melalui kantor urusan sosial negara itu untuk membuat pernyataan-pernyataan anti-Indonesia. Pernyataan itu antara lain mengenai tidak adanya kebebasan dan mereka terus dikejar aparat TNI dan Polri.

''Berdasarkan data intelijen, saat ini jumlah warga Papua yang meminta suaka sebenarnya sudah lebih dari 42 orang mengingat jauh hari sebelumnya, sudah banyak orang Papua yang secara gelap masuk ke Australia atas keberhasilan rekruitmen intelijen," kata pengamat intelijen Dr AC Manullang di Jakarta, Selasa (28/3).

Menurut dia, para warga Papua Barat yang mendapatkan suaka itu dibekali dengan uang agar memberi pernyataan anti-pemerintah Indonesia dan tidak adanya kebebasan bagi mereka yang terus menerus dikejar oleh aparat TNI dan Polri. Pemerintah Australia membayari melalui kantor urusan sosial.

"Muncul indikasi bahwa ada peranan Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA (Central Intelligence Agency) dalam pelarian WNI asal Papua itu. Australia adalah perpanjangan tangan Amerika Serikat di Asia Pasifik," tandasnya.

''Atas bantuan CIA melalui 'LSM-LSM ilegal' di Papua, mereka merekrut dan mengindoktrinasi orang-orang Papua di hutan-hutan, bahkan mengajaknya dari kota lari ke hutan dan desa-desa supaya memberontak. Karena itu, muncul Organisasi Papua Merdeka," katanya.

Namun, ia tidak bersedia menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "LSM-LSM ilegal" itu. Dalam pandangan Manullang, upaya pihak-pihak asing bersama antek-anteknya di provinsi paling timur Indonesia bisa saja berakhir dengan lepasnya wilayah itu dari NKRI jika pemerintah dan rakyat tidak mendukung terwujudnya angkatan bersenjata, khususnya TNI Angkatan Darat, yang profesional.

''Hanya dengan TNI-AD yang handal, virus-virus dalam dan luar negeri yang ada di Papua itu dapat ditumpas,'' katanya.

Nota Protes

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya secara resmi mengirimkan nota kenegaraan kepada Pemerintah Australia atas nama bangsa untuk melakukan protes.

Nota itu bukan saja dari Menteri Luar Negeri melainkan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

''Karena kita sudah melangkah berani, selanjutnya kita harus tetap berani. Kita jangan sampai ragu-ragu dalam langkah berikutnya,'' ungkap Amien Rais di press room DPR Senayan Jakarta, Selasa (28/3).

Amien mengakui, pemutusan hubungan diplomatik merupakan langkah yang terlalu jauh dan dapat merugikan Indonesia.

''Jika menuruti emosi, memang kalihatannya gagah jika kita memutuskan hubungan dengan Australia. Namun setelah diputuskan, mungkin ruginya akan lebih banyak. Kita masih membutuhkan saluran resmi dengan Australia. Sebab jika ternyata Australia terbukti ikut menggerakkan kerusuhan di Papua, kita masih punya saluran untuk memprosesnya,'' paparnya.

Menurut pendapatnya, bila Indonesia memutuskan hubungan dengan Australia -apalagi sampai menjadi negara yang saling bermusuhan- maka Australia dapat lebih mengembangkan langkah-langkah destruktif terhadap Indonesia.

Tidak Anggap Enteng

Australia terlihat tidak takut dengan ancaman pengusiran terhadap senatornya yang berani menginjakkan kakinya ke Papua.

Amien mengingatkan agar semua pihak tidak mengentengkan masalah karena bisa kecolongan.

Misalnya ada pernyataan dari pemerintah ataupun senator Australia yang mendukung NKRI.

''John Howard memang menyatakan dukungannya terhadap NKRI. Akan tetapi sebaliknya, ada dua senator yang menyatakan sebaliknya. Bahkan, ada yang menganggap ikutnya Papua kepada RI ilegal.''

Contoh lain adalah jika Dubes RI untuk Australia Hamzah Thayeb tiba-tiba kembali ke Canberra, protes yang selama ini disampaikan ke Australia seperti menerpa angin. Jika itu sampai terjadi, skornya 1-0 untuk Canberra.

''Kita jangan terlalu menyederhanakan masalah dan jangan sampai terlena dengan pernyataan para pejabat Australia.''

Tindakan Tegas

Secara terpisah, Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Al Anshari mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Australia terkait dengan pemberian suaka politik dan visa sementara kepada 42 orang Papua di Australia.

Menurut keterangannya, langkah Australia tersebut merupakan upaya internasionalisasi Papua. Pemberian temporary protection visa (TPV) itu merupakan langkah strategis sehingga ada alasan untuk menuntut PBB menurunkan pasukannya ke Papua.

''Karena itu, MMI meminta agar Pemerintah RI mengerahkan seluruh kekuatan diplomatiknya untuk mengetahui identitas penerima TPV. Hal ini penting, mengapa sampai ada seorang yang ditolak,'' papar Fauzan.

Australia, lanjutnya, berupaya membangun opini dunia bahwa Pemerintah Indonesia tidak becus mengurus rakyatnya dan tidak mampu memberikan jaminan keamanan bagi warganya.

''Dahulu UNTAET yang didominasi tentara Australia, bercokol di Timor Timur menjelang referendum. Hasilnya, Timor Timur lepas dari Indonesia.

Selain itu, pemberian TPV merupakan bukti nyata intervensi Autralia terhadap persoalan intern rakyat Indonesia.''

Karena itu, Pemerintah RI harus berani bertindak tegas, seperti mengusir Dubes Australia dan memutuskan hubungan diplomatik.

''Sebab jika tidak, pihak asing lainnya akan semakin berani mengganggu kedaulatan kita,'' tandasnya.

Dia menekankan, gangguan tersebut dapat dilakukan melalui perpanjangan tangan LSM atau kaki tangan (proxy forces) lainnya.

Hal ini bisa terlihat dengan adanya berbagai kasus seperti lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, Timor Timur, dan kasus Pulau Bidadari, Blok Ambalat dan sebagainya.

Sementara itu, Ketua FPDI-P DPR Tjahjo Kumolo menilai, posisi tawar Indonesia terhadap Australia lemah dan ada kesan Presiden SBY ketakutan.

''Pernyataan juru bicara SBY, tidak akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia terlalu dini dan belum saatnya disampaikan secara terbuka,'' ujar Tjahjo di Jakarta, kemarin, menanggapi pernyataan Dinopati Jalal.

Sikap SBY yang disampaikan juru bicaranya itu menunjukkan pemerintah tidak memberikan jaminan keamanan kepada warganya dan tidak konsisten pada diplomasi luar negeri mengenai fakta-fakta sosial di Papua khususnya.

Sewajarnya, pemerintah menyampaikan protes keras atas pemberian suaka kepada warganya. ''Wajar kalau menyampaikan nota protes,'' tandasnya.

Dari Departemen Luar Negeri (Deplu), Selasa kemarin mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tiga warga Papua yang saat ini berada di Papua Nugini bukanlah mahasiswa.

Juru Bicara Deplu Yuri Thamrin mengatakan, berdasarkan informasi konsulat RI di Vanimo, pihaknya menemukan tiga orang di Pulau Wofulu, Provinsi Manus, Papua Nugini, bukan mahasiswa.

''Saat ini ketiganya tengah diselidiki identitas dan motivasinya menyeberang ke negara tersebut.''

Ketiga orang itu belum diidentifikasi lebih lanjut tentang identitas dan motivasi mereka menyeberang karena sebenarnya situasi Papua kondusif dan tidak ada alasan apa pun untuk merasa dikejar-kejar.

''Pemerintah Indonesia pun telah memberikan jaminan keamanan baik kepada para mahasiswa maupun pemuda.''

Pemerintah Papua Nugini pun melihat masalah ini merupakan masalah dalam negeri Indonesia. Apalagi, selama ini hubungan kedua negara cukup baik.

''Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan akses konsuler kepada ketiga orang itu.'' (H28,di,H28,ant-49,60j)