Hubungan bilateral Indonesia-Australia kembali menegang, setelah Australia mengeluarkan visa sementara terhadap 42 warga Papua. Mengapa pencari suaka itu memilih Australia? Karena sokongan kelompok separatis atau persoalan HAM di Indonesia? Berikut laporannya.

LUAR biasa, memang, kisah 42 orang warga Papua yang berhasil membujuk Departemen Imigrasi Australia (DIMA) untuk memberikan visa tinggal sementara yang berlaku selama tiga tahun.

Entah alasan apa yang dikemukakan, sehingga DIMA dengan mudah memberikan visa tersebut hanya karena alasan yang sederhana, yakni pertimbangan perseorangan. Padahal sebelumnya, Departemen Luar Negeri (Deplu) Republik Indonesia sudah berulang kali memperingatkan DIMA, bahwa ke-42 warga Papua tersebut bukanlah seorang kriminal dan tidak sedang tersangkut sebuah perkara pidana.

Belakangan baru diketahui, bahwa alasan yang dipakai oleh para pencari suaka politik yang disinyalir berasal dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) itu adalah mengenai masalah hak asasi manusia (HAM) dan keamanan di Papua.

Sebab dari pernyataan salah seorang senator Australia, Bob Brown, aparat keamanan Indonesia telah membunuh 16 mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua, sehingga Australia perlu membawa masalah pelanggaran HAM di Papua itu ke PBB.

Kontan saja mendengar kicauan pedas senator Brown, juru bicara Deplu RI, Desra Percaya, naik pitam. Ia membantah semua pernyataan yang tidak berdasar tersebut, yang bisa memperkeruh hubungan Indonesia dan Australia yang saat ini sedang terganggu.

''Non-sense! Pernyataan-pernyataan seperti itu, jelas tidak membantu hubungan bilateral yang sedang terganggu, dan cenderung memperkeruh suasana,'' ujarnya.

Tampaknya, tidak hanya Brown yang membuat suasana menjadi keruh. Salah seorang senator Australia dari Partai Demokrat, Natasha Stott Despoja, seperti dikutip media Australia, mengaku mendapatkan informasi dari beberapa aktivis bahwa 16 mayat mahasiswa tersebut telah ditemukan di hutan-hutan di dekat lokasi bentrokan di Abepura. ''Informasi itu dari seorang sumber yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena masalah keamanan,'' ucapnya.

Terhadap sangkaan itu, lagi-lagi Desra Percaya membantahnya.

''Jangan hanya bicara. Berikan bukti,'' tegasnya.

Sebab, faktanya adalah insiden berdarah di Uncen, Abepura, beberapa waktu lalu, dibantah Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam. ''Pernyataan yang menyebut telah terjadi pembunuhan terhadap 16 mahasiswa Uncen itu tidak benar. Sampai saat ini pun tidak ada,'' kata Anton.

Menurut catatan Polda Papua, dalam kasus bentrokan mahasiswa dan aparat keamanan di depan kampus Uncen, Abepura, pada 16 Maret lalu, hingga kini Polda Papua telah memeriksa setidaknya 76 orang, 16 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam bentrokan itu, tiga anggota Satuan Brimob Polda Papua, satu anggota Dalmas Polresta Jayapura, dan satu anggota TNI-AU meninggal dunia, serta 19 aparat kepolisian dan enam warga sipil mengalami luka-luka.

Elemen Australia

Anggota DPR Komisi I DPR, Theo L Sambuaga, mensinyalir ada keterlibatan elemen Australia (bisa LSM atau organ dalam negara) yang membantu pemerolehan 42 visa tinggal sementara tersebut. ''Saya sudah mencium ke arah itu. Sebab bagaimana mungkin mereka dengan mudah mendapatkan visa itu, tanpa keterlibatan sebuah elemen di Australia,'' ujarnya.

Theo kemudian mendesak pemerintah dan Deplu untuk meneliti keberadaan LSM tersebut. Sebab, jangan sampai kasus Papua itu membesar sehingga lepas dari NKRI.

''Kita jangan seperti Timor Timur, yang dulu juga ada intervensi, yakni dari Australia dan Amerika. Kita harus melakukan total diplomasi dengan Australia,'' katanya.

DPR dan pemerintah sudah bereaksi keras terhadap masalah pemberian suaka politik, dan juga meminta kepada Australia untuk meninjau kembali pemberian visa tanpa adanya alasan yang kuat itu.

''Kami protes dan mendesak untuk mencabut segera kebijakan pemberian visa itu, dan jika protes tidak diindahkan, lebih baik putuskan saja hubungan diplomatik dengan Australia,'' tandasnya.(Ali Imron Hamid-48a)