KUDUS - Salah satu penyebab ketersendatan distribusi pupuk selama ini adalah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).

Pasalnya, upaya tersebut dilakukan tanpa melibatkan kelompok tani, baik dari unsur Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) maupun Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A).

''Bagaimana mereka bisa tahu keadaan lapangan, jika mereka tak melibatkan kelompok tani sama sekali. Selama ini pengawasan hanya dilakukan di tingkat distributor,'' kata Koordinator P3A Undaan, Kaspono, Selasa (28/3).

Padahal, kelompok tani dianggap sebagai pihak yang mengetahui kondisi riil di lapangan. Untuk itu, pada masa mendatang pihaknya meminta agar kelompok tani dapat dilibatkan dalam pengawasan distribusi pupuk.

''Misalnya, kelompok tani diberi akses untuk mengetahui jumlah pasokan pupuk yang diberikan kepada pihak distributor untuk disalurkan di wilayahnya,'' ungkapnya.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KTNA Kudus, Hadi Sucahyono. Pihaknya selama ini hanya diminta menyalurkan aspirasi kepada KP3.

''Jika kami memang dilibatkan, tentunya ada perwakilan kelompok tani yang duduk di komisi tersebut,'' kata Hadi.

Sebulan Sekali

Ke depan, lanjut Kaspono, pihaknya juga meminta agar setiap desa mempunyai pengecer. Soal jumlahnya, paling tidak ada dua atau tiga buah usaha.

Selain itu, juga harus dilakukan pengawasan dalam hal penyeragaman harga pupuk. Persoalannya, jika harga pupuk tidak sama, kemungkinan ada jual-beli antarkawasan.

''Pasokan pupuk untuk satu desa, seharusnya tidak boleh dijual ke desa lainnya,'' tegasnya.

Kabid Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kudus, Ir Budi Santoso mengungkapkan, sejauh ini KP3 telah melakukan pengawasan secara aktif dalam distribusi pupuk. Komisi yang terdiri atas unsur Dinas Pertanian, Disperindagkop, Polres Kudus, dan produsen itu selalu melakukan tugasnya, minimal sebulan sekali.

''Khusus Dinas Pertanian, kami melakukan setiap satu bulan sekali,'' tandasnya. (H8-65v)