MUSKERWIL PKB: Gubernur Mardiyanto bersama KH Hanif Muslih Lc berdialog dengan peserta Musyawarah Alim Ulama dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PKB di Pondok Pesantren Futuhiyyah, Mranggen, Sabtu (25/3). (30v) - SM/Ninik Damiyati

SEMARANG - Musyawarah Alim Ulama DPW PKB Jateng versi Muktamar II Surabaya menyerukan agar keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1896K/PDT/2005 ditaati. Amar putusan MA yang menerima pendaftaran susunan pengurus PKB kubu Drs H Choirul Anam (Anam) dianggap telah final. Demikian salah satu hasil rekomendasi ''Musyawarah Alim Ulama dan Musyawarah Kerja Wilayah DPW PKB Jateng'' yang berakhir, Minggu (26/3).

Hadir dalam musyawarah di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak itu antara lain KH Muhaiminan Gunardo dari Temanggung, KH Abdurrahman Chudlori dari Magelang, KH Ahmad Basyir dari Kudus, KH Dimyati Rois dari Kaliwungu Kendal, KH Ali As'ad dari Yogyakarta, KH Yahya C Staquf dari DPP PKB serta Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Musyawarah yang dihadiri para kiai dari 35 kota/kabupaten itu merumuskan tujuh rekomendasi. Selain soal putusan MA, para kiai juga menyerukan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB segera melakukan konsolidasi dan penataan di tubuh Fraksi PKB DPR RI. Para sesepuh partai juga menyerukan agar kubu yang dipimpin KH Abdurrahman Chudlori meminta kembali kantor DPP PKB di Jl Kalibata Timur I No 12, dengan tatakrama organisasi dan tanpa kekerasan.

''DPP PKB hendaknya bersikap tegas dan mengajak bergabung kembali kader yang berseberangan dengan DPP PKB hasil Muktamar II Surabaya. Namun apabila ternyata tidak mau bergabung, hendaknya mereka dipersilakan menentukan pilihan, sepanjang tidak mengganggu agenda PKB,'' jelas juru bicara para kiai, KH Ahmad Badawi Basier, dalam siaran pers, Minggu (26/3).

Sebelumnya, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jateng KH Hanif Muslih Lc menegaskan bahwa 12 anggota DPRD Jateng masih solid merapat ke pangkuan Anam. Namun tiga anggota Dewan lainnya, masih berpihak pada kubu seberang.

Dalam dialog bersama kiai, Gubernur Mardiyanto mengaku prihatin dengan kemelut yang terjadi di tubuh PKB. Kendati demikian, Gubernur tak ingin menerabas wilayah hukum dan administrasi yang harus dipatuhi. Kepada para alim ulama, Mardiyanto berjanji tidak akan bersikap mban cinde mban ciladan (berat sebelah-Red) kepada kedua kubu.

''Saya sudah tanya kepada Mendagri soal konflik di tubuh PKB, tetapi Pak Menteri juga bingung. Ilmu kulo dereng dugi kangge ngempalaken para kiai (ilmu saya belum sampai untuk mengislahkan ,'' ujar Gubernur merendah. Ucapan itu tak urung disambut tawa hadirin.

Islah Tahun Ini

Keprihatinan serupa juga disampaikan Gus Ipul. Kader PKB pro-Anam itu mengungkapkan, konflik di tubuh PKB hanya merugikan konstituen. Dicontohkannya, gara-gara sama-sama diakui pemerintah, di ajang pilkada calon yang diusung dua kubu PKB kerap menimbulkan persoalan.

''Kecuali kalau daerah punya cara islah sendiri. Seperti di Demak, dua kubu PKB bisa kompak mendukung satu calon dan akhirnya jadi,'' tuturnya.

Seperti rekomendasi para kiai, Gus Ipul menegaskan bahwa berbagai wacana tentang islah terus digulirkan. Termasuk wacana untuk melaksanakan muktamar bersama serta rekonsiliasi. Gus Ipul menargetkan, islah harus sudah selesai tahun ini. (H5-60v)