Didik J Rachbini

GARUDA akan disuntik APBN? Jawabnya ya dan tidak. Yang pertama karena alasan agar tetap hidup sebagai pembawa bendera bangsa. Yang kedua tidak karena menguras APBN sama dengan mengambil uang rakyat untuk kesalahan kolektif di perusahaan dan KKN.

Pertanyaan ini menggelitik tidak hanya secara korporasi tetapi juga secara politik. Dan, masih terus ada pertanyaan lanjutan, jika ada keputusan politik disuntik dengan APBN, apakah bisa sehat atau tidak?

Pertanyaan tidak berhenti di sini, tetapi juga ada gugatan bahwa secara ekonomi politik suntikan dana APBN tersebut tidak feasible secara politik. Sebab, keputusan politik tersebut tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan rasionalitasnya.

Anggaran pendidikan yang terbatas, anggaran kesehatan, anggaran untuk kemiskinan, dan sejenisnya tidak bisa dengan gampang diambil untuk menomboki kebangkrutan BUMN. Kita tidak bisa membiayai kebangkrutan Garuda dengan dana APBN, yang dikumpulkan dari pajak rakyat.

Berapa banyak dana APBN harus dikuras untuk menomboki kerugian Garuda? Jumlah utang BUMN ini sangat fantastis, yang merupakan cerminan besarnya masalah yang dihadapi BUMN tersebut. Sementara itu, proses perbaikan intern tidak kelihatan nyata. Manajemen Garuda berjalan seperti biasa. Hal itu menandakan bahwa kepedulian terhadap krisis intern jauh dari memadai.

Asal tahu bahwa utang Garuda mencapai angka yang fantastis, tidak kurang dari Rp 8 triliun. Angka itu sama dengan 30 kali anggaran kota seperti Kota Depok. Jumlah ini tidak sedikit dan jika APBN harus menombokinya, maka beban rakyat akan semakin berat.

Pos-pos apa yang harus dikorbankan? Pendidikan, kesehatan, program kemiskinan? Apakah perlu harus mengorbankan anggaran publik sebesar 30 kota tersebut?

Pikiran mengorbankan APBN untuk kesalahan yang dibuat di luar tanggung jawab publik seperti ini masih banyak. Akan tetapi, tentu tidak adil bagi masyarakat, bila harus mengorbankan anggaran publik untuk kebangkrutan suatu usaha karena manajemen, KKN, dan penyimpangan kolektif yang lama.

Namun mungkin saja anggaran publik dikorbankan karena tidak ada pemahaman tentang masalah ini secara mendalam. Bagi kelompok yang berpikiran seperti ini cukup gampang mengatasinya, yakni memberi pemahaman, mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang rugi dan siapa yang untung jika ada keputusan seperti itu. Akan tetapi, masalah menjadi berat jika ada kekuatan koalisi distribusional untuk menggiring anggaran publik guna mengatasi masalah Garuda. Koalisi bawah tanah tersebut biasanya mengarah pada kepentingan distributif kelompok kecil, tetapi mengorbankan APBN.

Jadi, penyelesaian masalah Garuda dengan menyuntikkan dana APBN secara politik tidak layak dan secara sosial tidak bertanggung jawab. Masyarakat luas harus mengontrol dan menjaga anggaran publik tersebut, yang bisa dikuras dengan alasan nasionalisme. Padahal, desakan tersebut tidak lain hanya untuk menutupi KKN yang terjadi berangkai.

Pasar penumpang transportasi udara domestik bertumbuh dengan pesat. Ini merupakan rahmat Tuhan dan sekaligus kelayakan pasar yang luar biasa di mana perusahaan yang efisien dapat memanfaatkan pasar tersebut. Tidak perlu subsidi lagi bagi perusahaan penerbangan karena penumpang sudah berkembang dan bertumbuh dengan baik.

Dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya paling tidak mencapai 200%. Pendapatan perusahaan penerbangan pasti meningkat sejalan dengan peningkatan pasar tersebut. Namun bagi perusahaan yang tidak efisien jelas tidak bisa menarik penumpang, meskipun volumenya sudah begitu besar.

Perusahaan penerbangan lain yang sehat dapat mengantisipasi pertumbuhan pasar tersebut dengan meraih penumpang yang semakin banyak dari waktu ke waktu. Patokan ini harus dijadikan rujukan bahwa pasar sudah baik sehingga tidak perlu lagi pemerintah dan negara berkorban untuk itu. Pemerintah harus mencari jalan lain di luar APBN. (46v)

- Penulis adalah anggota DPR dan pengamat ekonomi.