JAKARTA-Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang menyebutkan kasus bentrokan di Abepura dimainkan oleh LSM mendapatkan protes keras dari DPR RI.

Selain itu, Kepala BIN diminta lebih cermat dalam menyampaikan pernyataan. Hal itu dinyatakan secara terpisah anggota Komisi I DPR (Bidang Pertahanan) Ade Daud Nasution (FPBR) dan Djoko Susilo (FPAN).

Nasution meminta Kepala BIN tidak membuat gosip. Menurutnya, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran, lebih baik Syamsir membuat konferensi pers. "Jadi, bergejolaknya Freeport bukan karena komentar Amien Rais. Berdasarkan informasi yang saya terima, kondisi di Papua itu sudah dibuat secara sistematis," ucapnya.

Dia mengatakan, indikasinya jelas mulai dari permintaan suaka, pembuatan opini yang menyudutkan TNI, serta mencuatnya masalah Freeport. "Saya ingatkan, jika Freeport akhirnya ditutup, akan mengakibatkan larinya investasi dari Indonesia."

Secara terpisah, Djoko Susilo meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegur Kepala BIN atas penyataan di Istana, Senin (20/3). Pernyataan Syamsir dinilai menyudutkan Amien Rais. Saat ditanya wartawan apakah Amien menyebabkan gejolak di Freeport, sambil tersenyum Syamsir menjawab "Sudah tahu kok nanya."

Presiden SBY, kata Djoko, harus memberikan teguran keras. Dan apa yang dikatakan Syamsir Siregar itu fitnah. Menurutnya, pernyataan Syamsir tersebut hanyalah dalam rangka mencari popularitas semata. Dia juga meminta Kepala BIN untuk menahan diri, sebab kerja BIN tidak untuk dipublikasikan.

"Syamsir ingin ngetop saja, Kepala BIN seharusnya tidak banyak bicara, kalau perlu tidak banyak orang yang kenal," ujarnya.

Kepala BIN Syamsir Siregar secara tidak langsung menyebut Amien Rais ikut mengompori maraknya aksi menentang beroperasinya sejumlah perusahaan asing yang dinilai merugikan rakyat pada Senin 20 Maret.

Lempar Handuk

Ketua DPP PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar yang menuduh kelompok tertentu di balik kerusuhan anti-Freeport di Abepura merupakan bentuk lempar handuk atas ketidakmampuannya mengatasi persoalan. "Pemerintah tidak layak mencari kambing hitam, karena pemerintah yang tidak mampu mengelola manajemen konflik," kata Tjahjo

Menurut Tjahjo, jika memang ada kelompok-kelompok yang bermain-main di Abepura seharusnya ditunjuk secara langsung sehingga bisa diproses oleh aparat. Ini penting agar tak menimbulkan keresahan baik di masyarakat maupun di dunia internasional.

"BIN harus menunjuk hidung siapa di balik kerusuhan kalau memang ada. Apa Pak Amien, Gus Dur, atau Bu Mega? Biar fair, kalau LSM siapa LSM-nya, kan banyak LSM," kata dia, seraya menambahkan, BIN diminta untuk lebih berkonsentrasi mengumpulkan informasi secara valid, bukan menjadikan publik bertambah bingung atas pernyataan-pernyataannya.

Berbeda dari Tjahjo, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga menilai, pernyataan BIN wajar karena tugas BIN menyampaikan informasi kepada pemerintah.

"Jika memang ada keterlibatan LSM asing di lapangan saat kerusuhan, maka aparat kepolisian harus segera memeriksa dan mengusutnya. Sinyalemen seperti itu sah-sah saja," tandasnya.

Secara terpisah Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, pernyataan Kepala BIN yang menuding bahwa insiden di Papua didalangi LSM harus dicabut karena tidak berdasarkan fakta. "Pernyataan itu sangat tidak mendasar dan tidak faktual. Ini yang perlu diluruskan dan harus dicabut," ujarnya. (H28, di, H27,dtc-48t).