ADALAH Curtis R Finch dan John R Crunkilton, dua pakar kurikulum dari Virginia Polytechnic Institute and State University yang menyatakan untuk menyusun dan mengimplementasi kurikulum baru ada dua hal yang harus diperhatikan. Dalam karyanya ''Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content and Implementation'' (1979) mereka me-nyebutkan, dua hal tersebut masing-masing menyangkut bagaimana metode mengembangkan materi dan bagaimana membangun sistem desiminasinya.

Untuk mengembangkan materi kuri-kulum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni menyangkut ketersediaan waktu, pakar, serta dana. Sedangkan untuk mendesiminasikannya terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan, masing-masing menyangkut sejauhmana kesiapan pemakai dan pelaksana, kondisi geografis, serta biaya penyebaran informasi.

Apa yang ditulis oleh kedua pakar tentang penyusunan dan pengimplementasian kurikulum tersebut sekarang menjadi aktual kembali manakala pemerintah akan mengakhiri masa berlakunya KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) serta menggantinya dengan kurikulum baru.

Mengenai waktu memang harus mendapat perhatian dalam penggantian kurikulum. Di Indonesia ada semacam konvensi bahwa penggantian kurikulum dilakukan sekitar sepuluh tahun dari masa berlakunya. Kurikulum 1975 usianya sembilan tahun ketika diganti dengan Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 usianya sepuluh tahun ketika diganti dengan Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 usianya sepuluh tahun ketika diganti dengan KBK atau Kurikulum 2004.

Tahun 2014

Atas konvensi tersebut maka KBK barulah pantas diganti sekitar tahun 2014 nanti. Namun demikian kenapa baru tahun 2006 sudah akan ada penggantian? Di sinilah pertanyaannya.

Dari sisi waktu memang kurang tepat untuk melaksanakan penggantian KBK, terkecuali pemerintah memang memiliki argumentasi yang kuat. Sudah barang tentu argumentasi ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pemakai dan pelaksana kurikulum itu sendiri di lapangan.

Sosialisasi mengenai hal ini sangat penting. Di samping menumbuhkan kemantapan dalam pelaksanaan juga merupakan proses pencerdasan bagi praktisi pendidikan di lapangan.

Bagaimana dengan ketersediaan pakar? Bahwa pakar kurikulum bukan satu-satunya nara sumber itu memang benar. Sebab di samping pakar kita juga memiliki nara sumber lainnya, antara lain guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan sebagainya.

Namun pakar kurikulum amat diperlukan untuk mengembangkan materi kurikulum yang handal. Kanada berhasil mengembangkan sistem DACUM dalam mengembangkan materi kurikulumnya.

Caranya para praktisi pendidikan dan tokoh masyarakat sengaja dijadikan nara sumber yang idenya dianalisa oleh tim pakar untuk mengembangkan materi. Di Indonesia hal seperti ini belum efektif berjalan.

Ada kasus lain. Dalam Kurikulum 1975 dikembangkan penjurusan IPA dan IPS di SMA, kemudian dihapus dalam Kurikulum 1984. Dalam Kurikulum 1994 sistem penjurusan ini dihidupkan lagi. Hal seperti ini mencerminkan tidak handalnya tim penyusun (pakar) kurikulum di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan ketersediaan dana? Dalam situasi normal soal dana biasanya menjadi masalah. Bersumber dari relatif sedikitnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBN menyebabkan kurang terperhatikannya dana pengembangan kurikulum. Hal ini berlaku sampai sekarang.

Dalam penggantian kurikulum memang tidak cukup diperhatikan soal-soal yang menyangkut materi atau isi kurikulum. Juga harus dipikirkan bagaimana sistem desiminasinya.

Soal yang terakhir inilah yang sering kurang mendapat perhatian oleh para pengembang kurikulum di Indonesia, yang notabene adalah para pengambil keputusan di lingkungan Departemen Pendidikan.

Goncangan

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam membangun sistem desiminasi kuri-kulum menurut Finch dan Crunkilton, yaitu kesiapan pelaksana, kondisi geografis dan biaya desiminasi memang tepat kita pertimbangkan.

Seandainya Kurikulum 2006 dipaksakan berlakunya sekarang, maka di lapangan pasti akan terjadi goncangan karena kesiapan pelaksana kurang mendukung.

Mereka, utamanya para guru, akan mengeluh karena untuk memahami KBK saja belum tuntas tetapi harus mengganti dengan kurikulum yang baru. Jujur saja, sekarang banyak pelaksana di lapangan, khususnya guru, belum memahami KBK. Bahkan, lebih dari itu banyak guru (dan kepala sekolah) yang tidak sempat memikirkan filosofi kurikulum karena konsentrasinya sudah banyak tersita untuk mengejar target.

Secara geografis kondisi Tanah Air kita kurang mendukung dilakukan penggantian kurikulum secara cepat. Mengapa? Karena sistem informasi semodern apa pun realitasnya sulit untuk menembus kendala geografis yang tajam. Sekolah-sekolah yang ada di pelosok, di pegunungan, di tengah laut, sangat sering menerima informasi yang terlambat. Demikian juga dengan bahan-bahan (fisik) seperti buku, modul dan bahan ajar lain juga diterimanya dengan durasi waktu yang lama.

Guru-guru di pedalaman Kalimantan Timur pernah mengeluh karena bahan penyerta yang dipakai referensi untuk mendengarkan Siaran Radio Pendidikan (SRP) terlambat tiga bulan dari waktu seharusnya. Keluhan ini juga diterima dari para guru di daerah lain. Keadaan seperti ini merupakan kendala sistem desi-minasi dari sisi geografis.

Bagaimana dengan biaya desiminasi? Biaya kecil sulit menjangkau sasaran yang besar. Apabila sampai saat ini masih banyak guru di sekolah, dari SD sampai SMA yang belum pernah menerima informasi langsung tentang KBK (apalagi kurikulum baru). Misalnya melalui penataran, simposium, seminar, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan tidak ada dukungan dana yang memadai untuk menyebarkan informasi kurikulum secara langsung.

Kesimpulannya, dilakukannya penggantian KBK dalam waktu segera memang mungkin saja dilaksanakan tetapi persyaratan akademisnya sangat sulit dipenuhi. Kalau persyaratan akademis tidak terpenuhi penggantian kurikulum hanya akan menambah permasalahan dalam dunia pendidikan kita.(14)

- Prof Dr Ki Supriyoko MPd, Ketua Majelis Luhur Tamansiswa dan Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Education (PAPE) yang bermarkas di Tokyo, Jepang