SEMARANG- Mekanisme praktik kerja industri (prakerin) yang diberlakukan untuk siswa SMK bakal diperbaharui. Sebelum siswa diberangkatkan ke lokasi praktik, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs Sri Santoso, sekolah harus bisa melihat secara langsung kondisi perusahaan yang dituju.

''Merujuk kejadian yang menimpa 13 siswa SMK 6, untuk program selanjutnya perusahaan yang ditempati siswa diharuskan datang ke Semarang. Sebaliknya, sekolah yang bakal mengirimkan siswanya bisa melihat kondisi dan fasilitas tempat siswa kerja praktik terlebih dulu,'' katanya.

Seperti diberitakan (5/3), prakerin bagi 13 siswa SMK 6 bakal diteruskan di dalam negeri dua minggu, setelah mereka pulang lebih awal dari rencana enam bulan di Penang, Malaysia. Kepulangan mereka mendapat perhatian masyarakat, karena selama praktik di perusahaan garmen Malaysia diduga mereka diperlakukan tak sewajarnya.

Sri Santoso mengungkapkan, pengiriman siswa SMK jurusan tata busana ke luar negeri untuk sementara dihentikan.

Salah satu siswa yang ikut prakerin, Desi, mengaku tidak kerasan selama praktik di perusahaan garmen itu. Selama di negara itu dirinya bersama 11 siswa perempuan dari SMK 6 menempati rumah yang hanya dilengkapi dua kamar, sementara satu teman laki-lakinya bergabung dengan siswa laki-laki yang lain. Fasilitas yang disediakan berupa matras untuk tidur, peralatan dapur, dan peralatan sederhana lain.

Sementara, untuk kebutuhan makan mereka mengelola sendiri setelah dijatah perusahaan. Selama bekerja, siswa juga ditarget untuk menyelesaikan tujuh produk. Padahal kemampuan siswa hanya lima produk dalam satu hari. Perusahaan memberi penilaian satu produk dengan nilai 1,5 ringgit Malaysia.

Kepala SMK 6 Edi Drajat mengemukakan, peristiwa yang menimpa 13 siswa SMK hanyalah kasuistis. Sebab, SMK 6 sudah pernah mengirimkan siswa jurusan perhotelan ke Singapura, Kuwait, dan Malaysia. Ternyata mereka tidak menemui masalah.

''Pemulangan siswa sangat terkait dengan perbedaan kultur antara Malaysia dan Indonesia. Ketika makan misalnya, perusahaan telah menetapkan sejumlah uang saku untuk setiap anak agar dikelola sendiri. Di tempat itu juga ada siswa Indonesia yang berasal dari Makassar, Aceh, dan daerah lain.'' (H7-37s)