TEMANGGUNG - Data tentang potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Temanggung perlu disusun. Karena dengan mengetahui besaran potensi-potensi sumber PAD tersebut, target pencapaian yang dituangkan dalam APBD benar-benar didukung data akurat dan sesuai dengan kemampuan sesungguhnya.

''Selama ini kita belum mempunyai data tentang potensi sumber pendapatan sehingga dalam penentuan targetnya sering kali hanya didasarkan pada pertimbangan pendapatan yang dapat dicapai tahun sebelumnya, bukan melihat potensi riil yang ada,'' papar Ketua Komisi C (Bidang Anggaran Daerah) DPRD Prisqomar Najm Wibawa di ruang kerjanya, Sabtu (4/3).

Menurut keterangannya, bila tersedia data tersebut maka antara eksekutif dan legislatif akan memiliki kesepahaman serta dasar yang sama untuk menentukan targetnya. Sekarang ini, yang acapkali terjadi adalah tawar-menawar antarkedua pihak lantaran perbedaan dasar pandangan tentang kemampuan memenuhi target PAD.

''Terkadang target yang menurut penilaian DPRD sudah sesuai dengan kemampuan, ternyata eksekutif memandangnya terlalu tinggi,'' ungkapnya. Demikian pula, sambung dia, apabila sektor yang tahun sebelumnya tidak bisa memenuhi target, biasanya tahun berikutnya target tersebut diturunkan. Padahal jika dilihat dari aset yang ada, bisa jadi sektor itu masih sangat berpotensi dan belum tentu target yang telah dipatok itu kembali tak akan tercapai.

Merupakan Aset

''Seperti kios dan los di pasar-pasar yang belum terjual itu, sebetulnya tetap merupakan aset atau sumber pendapatan yang besar. Dengan demikian, meskipun target penjualan tahun lalu tidak dapat dipenuhi, bukan berarti kemudian target harus diturunkan,'' ujarnya.

Hal serupa juga terdapat pada perusahaan-perusahaan milik daerah (BUMD). Karena hanya didasarkan pada ukuran pendapatan PAD dari BUMD yang dicapai tahun sebelumnya tanpa mengetahui potensi yang ada, target PAD menjadi tidak akurat. Jika target tidak akurat dan tidak sebanding dengan aset atau potensi yang ada, yang rugi daerah sendiri.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pihaknya meminta agar Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Temanggung dapat berkoordinasi untuk mendata potensi-potensi sumber pendapatan yang ada. Misalnya data potensi jumlah retribusi dan pajak, data potensi penjualan pasar, serta potensi pendapatan BUMD.

Sementara itu ketika dimintai komentarnya tentang ketidakbersediaan PDAM menyetor PAD selama tarif tidak dinaikkan (Suara Merdeka, 25/3), dia mengemukakan, belum ada permintaan resmi kepada DPRD untuk menyetujui kenaikan tarif air itu. Dan, eksekutif pun tampaknya belum ada satu kata tentang rencana kebijakan tersebut.

''Apabila nanti diajukan ke DPRD, kami akan mengkaji apakah memang perlu dinaikkan atau tidak dan kita juga akan lihat bagaimana potensi riilnya,'' ujar Ketua FPKS iitu. (hsf-39j)