JAKARTA-Pemotongan utang Indonesia tak dibicarakan dalam Konferensi Asia 2015 tentang pengentasan kemiskinan di Inggris pada 6 dan 7 Maret.

''Yang akan serius diperjuangkan adalah pemotongan utang, tapi Indonesia tak masuk dalam konteks ini,'' kata Erna Witoelar, Duta Besar Khusus PBB kawasan Asia - Pasifik untuk Milennium Development Goals, akhir pekan lalu.

Menurut dia, penghapusan utang negara-negara Asia tak semudah penghapusan utang negara-negara di Afrika.

Alasannya, negara-negara Asia dipandang bukan negara miskin, meski memiliki banyak orang miskin. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia gagal, karena pemerintah salah menentukan target.

Dia berpendapat, seharusnya negara penerima bantuan dapat memilih program yang ditawarkan negara pemberi bantuan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk mengembangkan potensi dan mengurangi kemiskinan, dibutuhkan investasi di pedesaan, bukan hanya perkotaan.

Sebelum ini, Rama Pratama, Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dalam Seminar Regional untuk Parlemen yang diselenggarakan Bank Dunia mengungkapkan, rasio utang RI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai terlalu besar, mencapai 45 persen.

Kondisi ini menyebabkan hampir 30 persen APBN dialokasikan untuk membayar utang. Tingginya level utang menyebabkan berkurangnya sumber daya yang dapat dialokasikan untuk kepentingan investasi agar dapat memperbaiki kinerja ekspor dalam negeri.

Dalam kesempatan itu Rama mengutip pendapat Pattilo, Pairson dan Ricci, yang menemukan hubungan negatif antara utang dengan tingkat pendapatan per kapita.

Kontribusi Utang

Disebutkan, di lebih dari 100 negara, penelitian itu menemukan kontribusi utang terhadap pendapatan perkapita suatu negara adalah negatif untuk rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) yang berada dalam kisaran 35-45 persen.

''Artinya utang tidak mempunyai peranan besar dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akhirnya, situasi ini pula yang bisa menjelaskan, mengapa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih berada pada level teramat tinggi,'' paparnya.

Anggota Fraksi PKS ini mengusulkan agara pemerintah RI mengajukan pengurangan utang kepada kreditor.

''Dari semua premis itu, sangat realistis dan masuk akal jika Indonesia meminta pengurangan utang,'' ujarnya.

Dia menegaskan, pengurangan ini akan membuat APBN memiliki kapasitas yang cukup untuk membiayai aktivitas MDGs (Millenium Development Goals) pada akhir 2015. MDGs adalah program yang dicanangkan PBB untuk mencapai kesejahteraan global.

Pada 2006, besarnya pembayaran utang negara, cicilan pokok plus bunga, masih sekitar 42 persen dari APBN. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo pada 2006 mencapai Rp 91,71 triliun.

Pemerintah juga harus membayar utang dalam negeri yang besarnya mencapai Rp 74,93 triliun. Total pembayaran utang luar dan dalam negeri 2006 mencapai Rp 166,64 triliun.

Ini angka yang sangat fantastik dan sulit diterima akal untuk sebuah negeri yang masih bergulat dengan krisis. Tidak ada negeri yang proporsi pembayaran utangnya terhadap anggaran tahunan seberat Indonesia.

Kemiskinan dan kerentanan (sosial-ekonomi) di Indonesia tetap tinggi, sekalipun sudah ada tanda pemulihan ekonomi terbatas. Bank Dunia (2001) memperkirakan, antara 30-60 persen (66 juta dari 120 juta orang) dari 210 juta penduduk Indonesia adalah miskin dan berada di ambang garis kemiskinan.

Laporan UNICEF mengenai Indonesia, menyebut setiap bayi yang lahir menanggung utang Rp 7,3 juta sebagai akibat dari utang itu. Lebih jauh UNICEF memperingatkan Indonesia akan "kehilangan beberapa generasi" (lost generation), karena kekurangan gizi, kurang pendidikan, dan penurunan status kesehatan dari berjuta anak Indonesia sebagai akibat memburuknya situasi ekonomi dan penurunan 40 persen pada pengeluaran pemerintah.(bn-33)