SOLO-Lahan perkebunan di wilayah Papua akan dikembangkan. Departemen Pertanian saat ini tengah mendorong investasi ke pulau di kawasan Indonesia Timur itu, mengingat lahan perkebunannya diperhitungkan mencapai 170-200 ribu hektare, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

''Sekarang kita baru melakukan studi kelayakan di sana. Namun sudah ada beberapa investor yang tertarik, seperti dari India dan China,'' kata Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian, Ahmad Dimyati usai berbicara pada seminar ''Revitalisasi Pertanian bidang Perkebunan'' dalam rangka Lustrum VI UNS Solo di Fakultas Pertanian setempat, Sabtu (25/2).

Dari lahan seluas itu, baru sekitar satu persen yang digunakan untuk perkebunan. Sementara peluang untuk pengembangan kelapa sawit yang kini menjadi komoditas produksi unggulan di bidang perkebunan, menurut dia baru pada tahap penjajagan. Sebab di lahan itu memang sudah ada kebun kelapa sawit meski porsinya masih sangat kecil.

''Porsi kebun kelapa sawit di Papua itu masih sangat kecil, mungkin tidak ada setengah persen dari lahan yang sudah dibuka untuk perkebunan,'' tuturnya.

Dia menambahkan, dalam tahun ini program pengembangan investasi perkebunan di Papua diharapkan bisa dimulai. Sekarang Litbang Pertanian sedang melakukan pemetaan ''Jika komoditas kelapa sawit bisa dikembangkan di sana dan bisa meningkatkan produksi nasional, saya yakin bisa mengalahkan Malaysia,'' paparnya.

Produksi kelapa sawit Indonesia saat ini memang masih kalah dibandingkan produksi dari Malaysia, meski luas lahan komoditas tersebut lebih luas di Tanah Air. Hal tersebut antara lain disebabkan kurangnya benih dan teknologi, serta input produksinya.

''Kalau pun dari segi teknologi kita bisa sebanding, tetapi petaninya belum bisa menerima teknologi tersebut.

Ini bisa menjadi kendala,'' ungkapnya.

Pada tahun 2005, produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 12,5 juta ton, sementara Malaysia berkisar 13- 14 juta ton. Meski demikian, Dimyati menyatakan optimistis dengan upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit secara terus menerus, maka dalam waktu satu tahun ke depan bisa melaju melampaui hasil negera tetangga itu.

Pada bagian lain, dia menyebutkan ada rencana pembentukan Dewan Komoditas guna mempermudah pembuatan kebijakan di sektor pertanian. ''Sebab selama ini kebijakan di sektor pertanian punya kompleksitas tinggi, sekitar 80 persen melibatkan departemen lain,'' katanya. (D11-33)