KARANGANYAR- Rapat paripurna DPRD, kemarin, sepakat menetapkan draf RAPBD 2006 dikonsultasikan ke Gubernur. Dalam draf itu, APBD 2006 defisit Rp 1,75 miliar dengan penerimaan Rp 19.474.161.670 dan pembiayaan Rp 21.324.440.200. ''Dalam pandangan umum berbagai fraksi sepakat draf Raperda APBD 2006 Karanganyar dikonsultasikan ke Gubernur dengan beberapa catatan. Selanjutnya rapat paripurna akan digelar kembali pada 16 Maret,'' ujar Ketua DPRD Juliyatmono yang memimpin sidang, kemarin.

Dalam pandangan akhir Fraksi PKS mempertanyakan mengapa infrastruktur yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu tidak segera diperbaiki. Padahal, DPRD telah menyetujui pengucuran dana mendahului anggaran.

Sejak akhir tahun 2005 hingga awal 2006 ada 17 bangunan fisik seperti talut, jembatan, dan gedung pemerintah rusak akibat berbagai bencana. DPRD menyetujui dana perbaikan atau pembangunan kembali infrastruktur itu Rp 3.576.759.500 dengan dana mendahului anggaran APBD 2006.

''Seharusnya segera dibangun karena jembatan rusak akibat bencana alam. Namun sampai saat ini belum apa-apa,'' ujar Ketua Fraksi PKS Rohadi Widodo.

Ketua DPRD Juliyatmono mengemukakan fasilitas yang terkena bencana bisa dibangun melalui penunjukan langsung, tanpa lelang. Yang penting, bangunan itu segera ditangani sehingga tak menganggu masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Margito mengakui belum membangun infrastruktur tersebut. Dia tetap akan memakai sistem lelang untuk menentukan penggarap. Hal itu cukup memakan waktu. ''Jadi butuh proses.''

Dia menyatakan proyek itu dapat dibangun melalui penunjukan langsung, meski setiap proyek di atas Rp 50 juta. Namun dia menilai lelang cara paling aman menghindari persoalan.

Proses administrasi kini dikaji Bagian Hukum Setda. ''Yang penting saya serahkan dulu ke panitia lelang. Perkara mau dilelang atau tidak mangga, terserah mereka.'' (G18-53)