SUKOHARJO- Mutasi 77 pegawai eselon III dan IV yang dilakukan Bupati H Bambang Riyanto dikritik Wakil Ketua Komisi I DPRD Suryanto. Wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai mutasi tersebut menyalahi etika dan tidak prosefional. Meski berwenang mengganti pejabat, Bupati semestinya menimbang-nimbang lebih dahulu.

Kritik itu mengarah ke pergantian Antonius Agus Bambang Haryanto. Beberapa bulan Antonius bertugas sebagai staf Bappeda, kini tiba-tiba dipercaya menjadi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Kepala Bagian Pemerintahan Indra Surya yang terkena sanksi atas ketidaknetralan dalam pemilihan kepala daerah juga dengan mudah alih jabatan menjadi Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Suryanto menyatakan pergantian jabatan itu menjadi beban psikologis bagi pegawai di bawah Bupati yang semestinya belum waktunya memegang jabatan penting. Namun Bambang Riyanto membantah. Dia menyatakan mutasi, rotasi, dan promosi itu sudah sesuai dengan ketentuan. (G11-53)