JEPARA - Target politik NU dalam pilkada di Kabupaten Jepara pada November mendatang yang mengemuka dalam pembahasan di komisi politik pada bahtsul masail di Welahan, Selasa (21/2), dinilai sebagai rumusan kebijakan yang bias. Rumusan itu berpeluang membawa NU ke kancah politik praktis dan bisa mencederai khitah. Idealnya, wilayah politik NU adalah pada ranah kebangsaan dan keumatan, bukan pada kekuasaan. Teknisnya, sebaiknya PCNU menjadi mediator dari partai-partai politik dan tidak terjun langsung ke politik praktis.

Demikian tanggapan yang dikemukakan Forum Studi Agama dan Sosial (FSAS) Jepara tentang rumusan komisi politik bahtsul masail yang diselenggarakan PCNU dengan rumusan menggalang koalisi nahdliyyin untuk menjembatani kepentingan warga NU.

''Jadi, sebaiknya PCNU menjadi mediator dari partai-partai politik dalam menjalin komunikasi intensif serta mendorong partai-partai politik untuk membuka komunikasi dengan nahdliyyin. Jika dengan bahasa target politik, tentu akan menyeret NU ke politik praktis,'' ujar Koordinator FSAS Zarkoni, Kamis (23/2).

Sekalipun demikian, lanjut dia, FSAS tetap mendukung langkah PCNU dan organ-organnya dengan tetap merespons proses-proses politik yang terjadi di Jepara. Termasuk saat-saat menjelang pilkada tahun ini.

''NU akan lebih tepat sebagai payung semua partai dan cukup memberikan restu serta memfasilitasi terjadinya komitmen tegas terhadap masalah-masalah yang menyangkut keumatan. Karena itu, koalisi nahdliyyin sebaiknya diserahkan saja ke partai-partai politik.''

Tanggapan Masyarakat

Ketua PCNU Jepara Drs KH Nuruddin Amin Sholeh kepada Suara Merdeka mengungkapkan, tak menutup kemungkinan wacana galangan koalisi tersebut akan mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

''Harus dipahami, koalisi nahdliyyin tidak berjalan sebagaimana partai. Sekali lagi saya katakan, ini adalah sikap politik tanpa panggung sebagaimana partai. Akasn tetapi, bagaimana koalisi ini bisa bermain cantik dalam memengaruhi proses kebijakan politik dalam menentukan siapa kepala yang layak memimpin Jepara,'' papar dia yang memandu proses pembahasan koalisi tersebut di komisi politik dalam bahtsul masail itu.

Menurut keterangan dia, dalam perjalanannya koalisi nahdliyyin tetap menuntut toleransi terbatas kepada NU dalam urusan politik itu. Jadi, tidak sampai mencederai khitah.

''Koalisi ingin mengupayakan siapa pun figur pemimpin Jepara ke depan adalah orang NU atau orang yang tidak melupakan NU. NU memiliki kekuatan untuk mengupayakan target ini,'' ungkapnya. (H15-54j)