BLORA - Harga gabah yang turun ternyata menarik minat pengusaha luar daerah untuk mendatangi petani di Kabupaten Blora. Mereka bermaksud membeli gabah hasil panen petani.

Menurut keterangan anggota DPRD Karmidjan, kemarin, para pembeli tersebut langsung mendatangi dan merayu petani yang saat itu tengah memanen padi di sawah. Para pembeli antara lain datang dari beberapa kabupaten di Jatim, seperti Bojonegoro dan sejumlah kabupaten di Jateng, antara lain Grobogan dan Kudus.

Namun, ujar wakil rakyat dari Kecamatan Kedungtuban itu, harga yang ditawarkan ternyata jauh dari harapan petani. Mereka rata-rata hanya menawar Rp 1.200/kg. "Di tempat saya, harga gabah sangat murah. Bayangkan saja per kilogram hanya Rp 1.200," ungkapnya.

Padahal, lanjut Karmidjan, kualitas gabah di daerahnya itu selama ini terbilang bagus. Pasalnya, Kecamatan Kedungtuban dan kecamatan-kecamatan lain di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo terkenal sebagai lumbung beras di Blora.

"Kasihan para petani. Mereka tidak bisa berbuat banyak menghadapi harga gabah yang turun itu," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Indardjo menyinyalir, penurunan harga gabah di beberapa tempat karena ulah para tengkulak.

Dia menyebutkan, mereka mengondisikan sedemikian rupa sehingga para petani berharap banyak kepada para tengkulak untuk membeli gabah yang dipanen.

"Para tengkulak biasanya mempunyai cara-cara tertentu untuk mendapatkan gabah panen dari para petani dengan harga murah. Antara lain dengan alasan kualitas gabah jelek," paparnya.

Menyikapi keadaan ini, Indardjo meminta para petani bersabar untuk tidak langsung menjual gabahnya saat dipanen. Para petani hendaknya mengeringkan terlebih dahulu gabahnya sebelum dijual.

"Kalau dijual setelah gabah kering, harga pembelian harus sesuai dengan ketentuan pemerintah," ujarnya.

Indardjo meminta Pemkab Bora segera bertindak menyikapi harga gabah yang semakin turun. Pemkab sebaiknya mengumpulkan para pengusaha yang biasa membeli gabah petani. Selanjutnya, mereka diimbau untuk turut membantu nasib petani.

Untuk membahas pemasalahan tersebut, Komisi B akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dolog. "Secepatnya kami akan melakukan hearing dengan Dolog dan instansi terkait lain," imbuh Indardjo. (aiz-54j)