KLATEN - Penundaan pemberian tunjangan daerah kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab kembali menjadi bahan perbincangan di kalangan anggota DPRD Klaten. Ada wacana, agar tunjangan tetap diberikan untuk PNS golongan I dan II.

''Wacana berkembang agar tunjangan daerah Rp 50.000 per PNS tetap diberikan untuk golongan I dan II. Kalau golongan III ke atas tidak perlu karena gaji mereka sudah cukup,'' ungkap Wakil Ketua DPRD Drs Anang Widayaka, kemarin.

Rencana itu tampaknya mendapat sambutan dari sejumlah PNS golongan I dan II yang penghasilannya tidak begitu besar. Beberapa orang yang ditemui menyatakan sangat berharap tunjangan daerah tetap diberikan untuk menambah pemasukan mereka.

Anang mengemukakan, semula Bupati Sunarna SE berencana memberikan tunjangan daerah Rp 50.000 per orang secara merata tanpa membedakan golongan dan jabatan PNS. Dalam RAPBD semula dianggarkan tunjangan Rp 9,931 miliar.

Namun, rencana itu ditunda setelah turunnya PP Nomor 66/2005 yang mengatur kenaikan gaji PNS. Dengan adanya kenaikan gaji PNS, rencana pemberian tunjangan daerah dinilai kurang mendesak sehingga diputuskan untuk menunda pelaksanaannya.

Menurut rencana, dananya untuk membiayai proyek-proyek strategis yang lebih mendesak. Ada 21 proyek tambahan yang ditentukan berdasarkan prioritas senilai Rp 12,069 miliar.

Proyek tambahan itu antara lain untuk pemugaran rumah keluarga miskin, bantuan sarana prasarana dasar permukiman, bantuan jembatan dan jalan poros desa, perekrutan CPNS, peningkatan jalan Karangwungu-Daleman, bantuan partai politik di luar yang terwakili di DPRD dan lain-lain

''Penundaan itu telah dibahas sebelumnya tetapi sedang dijajaki kemungkinan untuk memberikan tunjangan daerah kepada PNS golongan I dan II. Proyek tambahan yang diajukan juga masih dibahas,'' ujarnya. (F5-36j)