Tindakan masyarakat yang tega merusak alam, terjadi karena akumulasi kejenuhan dan impitan ekonomi. Harga kebutuhan hidup yang semakin mencekik karena dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak (BBM), belum lagi tarif dasar listrik (TDL) yang rencananya ikut-ikutan naik. Kesejahteraan rakyat semakin memprihatinkan. Untuk menutupi kebutuhannya mereka berpaling dari kenyataan dan mengeksploitasi alam.

Lebih-lebih banyak cukong yang bebas leluasa menggasak habis kekayaan bangsa, untuk kemudian dijual ke luar negeri.

Wilayah Kudus, Pati, Rembang serta daerah lain baru saja kering dari ''sergapan'' banjir. Bencana banjir dan tanah longsor baru berhenti sejenak. Tetapi yang terjadi justru adanya bencana lain yang tak kalah hebat. Jalan yang rusak hampir di semua daerah dan penyakit yang menyebar akibat banjir seakan menjadi PR bangsa ini yang belum terselesaikan.

Karena itu, diperlukan beberapa langkah progresif yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama-sama rakyat dalam menangani bencana. Pertama, penanganan korban bencana secara cepat. Hal inilah menjadi prioritas pemerintah, dengan memaksimalkan lembaga negara dan lembaga swasta yang ada. Dengan demikian, nyawa dari ribuan korban menjadi terselamatkan.

Kedua, investigasi di lapangan. Langkah pemerintah dalam menangani bencana seharusnya tidak hanya terfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga investigasi penyebab bencana. Penggundulan hutan dan pengerukan bukit sebaiknya dihentikan, karena merusak ekosistem.

Ketiga, rekondisionalisasi pascabencana. Penanganan penyakit dan pembangunan infrastruktur mesti dilakukan, apabila kita tidak ingin ada bencana lain yang mengadang. Rusaknya jembatan, jalan yang berlubang serta hancurnya prasarana yang lain, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini penting dilakukan, apabila kita tidak menginginkan adanya bencana di balik bencana.