SEMARANG - Meski sejumlah perusahaan daerah (perusda) masih merugi, Pemkot tidak berniat melakukan likuidasi. Alasannya, menutup perusda berarti membutuhkan biaya besar untuk pesangon karyawan.

Usulan melikuidasi perusda yang merugi, semula disampaikan anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono. Anggota fraksi PKS itu menilai, perusda yang sudah tak punya masa depan lebih baik di tutup saja.

Kendati harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, likuidasi dipandang lebih baik untuk mengurangi biaya operasional yang ditanggung Pemkot. ''Namun menutup perusahaan memang bukan pekerjaan mudah. Harus hati-hati dan disertai kajian serius,'' tandasnya.

Pada kesempatan terpisah, Wali Kota Sukawi Sutarip menegaskan, penutupan perusda tidak menyelesaikan masalah. Dia mengakui, perusda sebesar PDAM saja masih merugi. Namun, bukan berarti masalah kerugian itu diselesaikan dengan melikuidasi perusahaan.

''Perusda masih bisa BEP (break even point-Red) atau kembali modal saja sudah bagus. Tidak perlu ditutup karena akan memicu terjadinya PHK massal,'' ujar Sukawi di sela-sela pelantikan direktur dan anggota Badan Pengawas Perusda, Kamis (16/2) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota melantik tiga pejabat baru di perusda. Pejabat yang dilantik adalah Sugeng Isworo SPt sebagai Direktur Utama RPH BHP, Tony Kristiyanto sebagai anggota Badan Pengawas Perusda Percetakan, serta Ir A Romadhon sebagai anggota Badan Pengawas RPH BHP.

Menurut Sukawi, para pejabat baru itu sudah memprogram target secara berkala. Jika kinerja mereka tak sesuai target, Wali Kota tak segan meminta mereka mundur. ''Pola baru ini ditempuh agar perusda dikelola secara profesional,'' ujar Sukawi.

Pilih Pembenahan

Dia menegaskan akan mempertahankan lima perusda, yaitu BPR Bank Pasar, PDAM, RSU Kota Semarang, Perusda Percetakan, serta Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Budidaya Hewan Potong (BHP).

Menurut Sukawi, Pemkot lebih memilih melakukan pembenahan daripada likuidasi. Perusda juga diberi keleluasaan untuk bangkit dari beban kesalahan manajemen masa lalu.

Sejalan dengan upaya tersebut, Sukawi berjanji akan mengurangi intervensi kepada perusda.

Beban-beban di luar biaya produksi, secara berkala terus dihilangkan. Sukawi mencontohkan, sumbangan PDAM kepada PSIS, kini sudah ditiadakan. Upaya itu, kata dia, tak lain untuk menyehatkan perusda itu.

Sebaliknya, DPRD Kota Semarang setuju menyuntikkan modal tambahan kepada perusda yang dianggap masih punya prospek.

Tambahan modal sebesar Rp 1 miliar dari APBD 2006, diberikan kepada perusda percetakan yang dinilai masih punya masa depan.

''Mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki perusda percetakan, kalah jauh dibanding perusahaan swasta. Faktor itu yang membuat Pemkot tak memaksimalkan fungsi perusda tersebut,'' papar Fathurrahman beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi B DPRD Kota itu berharap, dengan suntikan modal itu, mesin percetakan bisa diperbarui. Dengan demikian, Pemkot tak perlu lagi mencetakkan dokumen atau buku ajar untuk anak sekolah kepada pihak swasta. (H5-18d)