SEMARANG - Diskon atau potongan tarif PDAM 50% bagi kelompok niaga, seperti hotel, belum tentu akan diberlakukan lagi. Ada tidaknya diskon ditentukan oleh tarif untuk kelompok niaga. Terlepas hal tersebut, rencana kenaikan tarif PDAM ditanggapi pesimistis oleh pengusaha perhotelan.

General Manager Hotel Graha Santika Purwantono mengemukakan, kenaikan tarif PDAM hanya akan semakin menambah beban pengeluaran. Meski persentase pengeluaran rutin untuk kebutuhan air bersih terbilang kecil jika dibandingkan dengan total biaya operasional, yaitu sekitar 5%, tetap saja berdampak. ''Biaya operasional yang tinggi jelas akan memengaruhi minat untuk mengembangkan investasi selanjutnya,'' ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Semarang Heru Isnawan. Dia mengemukakan, rencana kenaikan tersebut ada kesan latah namun tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan.

''Sebelum dinaikkan, seharusnya melalui prosedur dahulu, semisal mengaudit terhadap PDAM sehingga diketahui perlu naik atau tidak,'' ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, PDAM sebagai perusahaan daerah (perusda) seharusnya lebih mengetahui kondisi daerah setempat termasuk banyak usaha yang terpuruk akibat kenaikan berbagai biaya. Karena itu, agar ada penundaan atau tidak dinaikkan sama sekali. Sebelum dinaikkan, Heru yang juga dirut Hotel Grasia dan Hotel Muria menekankan, perusda harus bertanggung jawab dengan pelayanannya terutama soal kapasitas suplai yang diberikan. ''Bisa dikatakan, pelayanan PDAM ini lebih buruk dari PLN.''

Selain dari PDAM, kebutuhan air yang besar bagi perhotelan selama ini juga disuplai air bawah tanah (ABT). Berkaitan dengan larangan penggunaan air bawah tanah tersebut, Heru menyebutkan, perhotelan siap tak memakai ABT bila PDAM bisa menjamin suplai air sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki hotel. Namun karena kebutuhan air dari PDAM tak terpenuhi, mendorong perhotelan untuk tetap menggunakan ABT.

Kalah Bersaing

Direktur Utama PDAM Ir R Agus Sutyoso MSi mengakui, diskon untuk hotel diberlakukan karena sistem tarif 2002 terlalu progresif. Dia mencontohkan, tarif untuk kelompok niaga Rp 14.000/m3. Harga itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga air tangki atau retribusi ABT. Agar air PDAM diminati kalangan pengusaha, Wali Kota kemudian memberikan diskon 50% kepada mereka.

''Setelah didiskon menjadi Rp 9.000/m3, hotel-hotel di pusat kota mau menggunakan air PDAM.''

Jangkauan PDAM, lanjut Agus, saat ini 48% dari total penduduk Kota Semarang. Jumlah pelanggan aktif 121.000 keluarga sedangkan total sambungan mengalir untuk 136.000 keluarga. Dengan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kudu 900 liter/detik dan IPA Kaligarang 1.000 liter/detik, pihaknya berani menjamin kelancaran aliran kelompok niaga.

Namun soal potongan tarif untuk kelompok perhotelan, Agus belum bisa memberi jawaban. Pihaknya menyerahkan keputusan itu kepada Wali Kota.

Wali Kota Sukawi Sutarip menegaskan, pemakaian ABT semestinya sudah dilarang. Pihaknya mengakui, dengan masih diperbolehkannya pengambilan ABT, pengusaha hotel jadi enggan berlangganan PDAM. Kalaupun diberi diskon, Sukawi tidak yakin pengusaha akan meninggalkan ABT dan beralih menjadi pelanggan PDAM. (mhr,H5-44j)