BAGDAD - Ulama Syiah Moqtada al-Sadr mengatakan dia menolak konstitusi Irak yang didukung mitra-mitranya dalam blok parlemen terbesar. Penolakan itu meningkatkan kemungkinan krisis atas salah satu isu yang paling mudah meledak di negara itu.

''Saya menolak konstitusi ini, yang menyerukan sektarianisme dan konstitusi semacam itu tidak baik sama sekali,'' katanya kepada televisi Al Jazeera Sabtu malam lalu.

Sadr mengecam federalisme dalam konstitusi itu, yang ditolak oleh kelompok Suni Arab di Irak. Kelompok itu khawatir hal itu akan memberi kubu Kurdi dan Syiah kekuasaan sangat besar dan kontrol atas sumber-sumber minyak Irak.

''Jika ada pemerintahan demokrasi di Irak, tak seorang pun punya hak untuk menyerukan pembentukan federalisme di mana pun di Irak, baik di bagian selatan, utara, tengah, maupun di bagian lain di Irak,'' katanya.

Kecam Perang Irak

Sementara itu Konferensi Dewan Gereja Dunia AS, Sabtu lalu, mengecam perang yang dipimpin AS di Irak karena ''menimbulkan teror'' pada masyarakat Irak yang tidak berdaya. Konferensi itu juga mengkritik kebijakan Washington menyangkut lingkungan dan kemiskinan.

''Kami sangat menyesalkan perang di Irak, yang dilakukan dengan menipu dan melanggar norma-norma global keadilan dan hak asasi manusia,'' kata konferensai itu dalam sebuah surat pernyataan yang disiarkan dalam Majelis Dewan Gereja Dunia di Porto Alegre, Brazil.

Dewan Gereja Dunia mewakili gereja-gereja Protestan, Anglikan, Ortodoks, dan gereja Kristen lainnya di lebih dari 100 negara.

Pernyataan dari kelompok AS itu menuduh pemerintah Presiden George W Bush ''menimbulkan teror pada tetangga-tetangga global kita''. Menurut pernyataan itu, AS telah melakukan banyak tindakan dalam tahun-tahun belakangan ini yang membahayakan umat manusia.

Pernyataan itu menyebutkan pemerintah AS menutup telinga pada suara gereja di negara itu dan dunia, dengan menggunakan nama Tuhan.

''Kami mengaku bahwa kami gagal mengutarakan suara cukup keras dan gigih untuk mencegah para pemimpin kami menggunakan jalan perang tanpa pemberitahuan lebih dulu,'' kata surat itu.

Pernyataan itu megecam keras pemerintah AS karena menolak persetujuan multilateral yang bertujuan mengubah kecenderungan-kecenderungan yang mendatangkan malapetaka dalam lingkungan, khususnya pemanasan global. (rtr-niek-ant-26)