JERUSALEM - Israel Minggu kemarin bersedia melonggarkan pembatasan terhadap Otoritas Palestina (PA=Palestinian Authority). Langkah Israel itu tampaknya merespons imbauan Amerika untuk tidak menambah kesengsaraan pada rakyat Palestina, setelah Hamas memenangi pemilu legislatif.

Pada saat yang sama, penjabat Perdana Menteri Ehud Olmert mengatakan Otoritas Palestina kini berubah menjadi ''lembaga teroris'' setelah Hamas memegang kekuasaan. Hamas digambarkan oleh Barat sebagai kelompok militan yang ingin menghancurkan Israel.

''Israel tidak akan mengadakan kontak dengan sebuah pemerintahan yang melibatkan Hamas,'' kata Olmert, mengulangi janji yang dia buat ketika Hamas mengalahkan gerakan Fatah dalam pemilu 25 Januari lalu..

Kabinet Olmert menegaskan keputusan untuk menunda transfer pungutan pajak bulanan kepada Palestina. Pajak dan pungutan pabean Palestina sejak 1967 dikumpulkan oleh aparat Israel dan ditransfer ke Otoritas Palestina setiap awal bulan.

Olmert mengadakan rapat kabinet mingguan, sehari setelah parlemen baru Palestina bersidang. Parlemen Palestina kini didominasi Hamas, yang menguasai 74 dari 132 kursi yang ada.

Pemeriksaan Diperketat

Israel menyatakan tidak akan melarang para pekerja Palestina memasuki atau melintasi wilayah Israel untuk ke Tepi Barat atau Jalur Gaza. Larangan itu diusulkan pejabat pertahanan Israel.

Kendati demikian, para pejabat pertahanan mengatakan pemeriksaan keamanan akan diperketat di pos-pos pemeriksaan Israel dan Gaza. Gerakan para anggota Hamas akan dibatasi di Tepi Barat yang masih diduduki Israel.

Israel akan meminta donatur internasional tidak mentransfer dana ke Otoritas Palestina selama Hamas menguasai pemerintahan Palestina. Namun Israel akan mengizinkan aliran dana kemanusiaan.

Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, menyebut tindakan-tindakan Israel itu berbahaya.

Sumber pemerintah Israel mengatakan: ''Kami tidak ingin terlalu menyulitkan rakyat Palestina. Kami ingin melakukan tindakan-tindakan yang membuat kami tidak perlu mengambil kebijakan keras pada masa datang. Kami juga mempertimbangkan tekanan internasional. Kami ingin mempertahankan simpati internasional pada sikap Israel.''

Sebelumnya, para pejabat AS secara terbuka memperingatkan Israel untuk tidak membuat rakyat Palestina semakin menderita.

Pemerintahan Baru

Sementara itu, Ismail Haniyeh dan sejumlah pemimpin Hamas berencana bertemu dengan Presiden Abbas untuk merundingkan pembentukan pemerintahan baru.

''Saya berdoa semoga Tuhan membantu saya dalam melaksanakan tanggung jawab yang besar ini, yakni melanjutkan perjuangan rakyat Palestina untuk menegakkan kembali hak-hak Palestina,'' kata Haniyeh (43), yang ditunjuk Hamas sebagai kandidat perdana menteri.

Haniyeh dinilai oleh banyak kalangan sebagai tokoh pragmatis yang menjalin hubungan baik dengan faksi-faksi saingannya. Hamas mengajukan pencalonan Haniyeh sebagai PM kepada Abbas, kemarin.

Hamas berharap dapat membujuk partai-partai lain bergabung dalam pemerintahan persatuan yang baru.

Saat berbicara kepada wartawan di rumahnya di kamp pengungsi Beach, Haniyeh mengatakan dia dan pemimpin lainnya akan bertemu dengan Abbas di Gaza untuk membuat langkah-langkah awal pembentukan pemerintahan baru.

''Kami akan berdialog dan segala sesuatunya akan didiskusikan,'' kata dia.

Dalam sidang pembukaan parlemen baru Sabtu lalu, Abbas mengimbau pemerintahan pimpinan Hamas mau mengakui kesepakatan perdamaian dengan Israel. Dia juga mendesak Hamas bersedia melakukan perundingan untuk mewujudkan negara Palestina merdeka. Namun Hamas menolak imbauan itu.

Kendati demikian, Haniyeh mengatakan: ''Kami ingin menghindari perdebatan panas. Apalagi, Israel tidak mengakui hak-hak Palestina dan menolak mengakui kesepakatan yang ditandatangani dengan Otoritas Palestina.''

Haniyeh terpilih sebagai kandidat PM dengan slogan: perubahan dan reformasi.

Dia mengatakan, Hamas berupaya melakukan reformasi politik, sosial, ekonomi, keuangan, dan administratif di lembaga-lembaga Otoritas Palestina yang dibelit korupsi.

Saat dimintai komentar mengenai penghentian atau pengurangan bantuan Barat kepada pemerintahan Palestina, Haniyeh mengatakan bahwa Hamas telah memiliki beberapa alternatif pendanaan.

''Kami memiliki donatur negara-negara Arab dan Islam. Kami juga memiliki pendukung di komunitas internasional, yang menyatakan ingin menjalin hubungan dengan pemerintahan baru Palestina,'' kata dia.(rtr-ben-26)