PURWOKERTO- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah mendesak pemerintah menertibkan pornografi, pornoaksi, dan tayangan mistis. Sebab, berbagai tayangan itu tak sesuai dengan akidah agama, pendidikan, etika, dan simbol pendidikan.

Desakan itu merupakan salah satu pernyataan sikap PGRI dalam Konferensi Kerja II Tahun 2006 Masa Bakti XIX, Jumat-Minggu (17-19/2), di Hotel Queen Garden, Baturraden. Konferensi itu antara lain untuk menyusun program kerja tahun mendatang.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Khoerul Fuadi, organisasi itu juga mengusulkan pemerintah mengubah secara signifikan proses pencairan subsidi langsung tunai dan penggunaan bantuan operasional sekolah secara efektif dan efisien. Mereka secara khusus menyoroti soal pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Agar pendidikan nasional terselenggara baik, mereka meminta pemerintah menyediakan dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan ABPD di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan. ''PGRI Jawa Tengah menolak tegas komersialisasi pendidikan,'' kata Khoerul.

Berkait dengan nasib guru yang masih termarginalkan, mereka mendesak status guru sebagai profesi sesuai dengan UU tentang Guru dan Dosen segera diwujudkan. Pemerintah harus segera melaksanakan program penyetaraan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dengan dukungan beasiswa dan pembukaan program studi S1 PGSD. (G23-53)