CILACAP- Masyarakat Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, yang tak mengikuti pemotretan KTP sistem informasi administrasi kependudukan dan hanya menyerahkan foto dari rumah dibebani biaya Rp 10.000/ orang. Biaya itu ditentukan petugas yang memotret.

Perangkat desa juga memungut biaya administrasi. Besar pungutan berbeda. Warga RT 1 RW 5 Cimanggu, misalnya, dipungut Rp 5.000/orang. Namun di RT 3 RW 5 Cimanggu hanya Rp 3.000/orang. Warga RT 1 RW 5 memprotes perbedaan pungutan itu.

''Bahkan warga yang tak bisa mengikuti pemotretan dan menyerahkan foto dari rumah dipungut Rp 10.000/orang,'' kata Ny Nono Sutarno, warga RT 1 RW 5.

Dia menuturkan setelah diprotes akhirnya pungutan diseragamkan Rp 3.000/orang. Uang kelebihan pungutan akan dikembalikan lewat Ketua RT 1 RW 5. Namun sampai Sabtu (18/2) uang tersebut belum dikembalikan.

Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Cimanggu, Joko Wismoyo, menyatakan biaya administrasi pembuatan KTP disepakati Rp 5.000/orang. Biaya itu diperinci Rp 2.000 untuk kas desa dan Rp 3.000 untuk kas RT, RW, dan kepala dusun sama-sama Rp 1.000.

Pembuat KTP pemula, kata dia, dikenai biaya Rp 12.500. Biaya itu untuk Pemerintah Kabupaten Rp Rp 7.500 dan pemerintahan desa Rp 5.000.

Kepala Desa Cimanggu Warsito mengatakan, biaya administrasi pembuatan KTP Rp 5.000/ orang sudah murah. Sebab, berdasar Peraturan Desa Nomor 141/01/I/2006, biaya administrasi surat pengantar pembuatan KTP untuk RT Rp 3.000/orang, RW RP 3.000/orang, dan desa Rp 3.000/orang.

Camat Cimanggu Bambang Nugroho mengemukakan perangkat desa memungut biaya administrasi dalam pembuatan KTP mengacu ke peraturan desa. Karena biaya yang ditetapkan setiap desa berbeda, pungutan antardesa pun berbeda.

''Jika RT, RW, dan desa tak menarik biaya administrasi, dari mana memperoleh pemasukan? Padahal, mereka butuh dana untuk operasional sehari-hari,'' katanya. (ag-53)