| Kamis, 16 Februari 2006 | NASIONAL |
Tak Disalahpahami
JABATAN Dr H Abu Hafsin Umar MA bertambah satu lagi. Belum lama ini Ketua PWNU Jateng Drs H Muh Adnan MA dalam rapat gabungan Syuriyah-Tanfidziyah menunjuknya sebagai Ketua Komisi Politik. Dalam menjalankan tugas barunya, Abu didampingi Wakil Sekretaris PWNU H Agus Fathuddin Yusuf sebagai Sekretaris Komisi Politik. ''Mohon doa restu saja, mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan benar,'' tutur Pembantu Dekan I Fakultas Syariah IAIN Walisongo itu. Alumnus Pascasarjana Islamic Studies University of California Los Angeles itu menuturkan, pembentukan Komisi Politik merupakan kepanjangan dari struktur di PBNU. ''Jika NU secara kelembagaan bicara politik, nanti disalahpahami sudah berpolitik lagi. Padahal, kita sudah sepakat untuk istikamah NU sebagai jam'iyyah yang konsisten terhadap Khittah 1926,'' tegasnya. Dalam hal urusan politik, menurut doktor alumnus Mahidol University Bangkok itu, komisi itulah yang nanti akan banyak bicara dengan masyarakat. ''Saat pilpres 2004 sempat terjadi kesalahpahaman di kalangan nahdliyyin. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Apalagi kini berlangsung pemilihan bupati/ wali kota langsung tahap dua. Tahun 2008 akan ada pemilihan gubernur langsung. Bisa dibayangkan tentu situasi politik regional makin gayeng.'' Anggota Komisi Politik PWNU nanti terdiri atas kader-kader NU lintas partai. ''Mereka ada yang di PDI-P, Partai Golkar, PKB, PPP, PKS, Partai Demokrat, PAN, PBR, PNU, dan lain-lain. (Achiar M Permana-29t) | ||||