SEMARANG - Rencana penertiban pedagang kali lima (PKL) di Jalan Wonodri, selain meresahkan para pedagang juga menjadi perhatian anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono. Menurut pendapat Ari, meskipun jalan itu merupakan akses umum, pelaksanaan penertiban tidak seharusnya terburu-buru.

''Hal itu kurang etis dan bijaksana karena relokasi untuk para PKL juga belum jelas. Pendekatan kooperatif harus dilakukan antara Pemkot dan PKL,'' ungkap dia, Rabu (15/2).

Beberapa PKL yang dihubungi Suara Merdeka mengaku resah mengetahui rencana tersebut. Mereka keberatan jika rencana itu bakal mengancam dalam menggelar dagangan.

Salah seorang PKL, Utami (25), menuturkan, rencana pelebaran jalan tersebut disosialisasikan kepada para PKL lewat Kelurahan Wonodri. ''Selasa kemarin ada rapat di Balai Kelurahan yang membahas masalah pengaspalan dan pelebaran saluran saja. Jika berakibat kami tergusur, tentu saja kami keberatan.

Kami akan dipindah ke mana?'' ungkap dia, Rabu (15/2).

Sebagai orang kecil dirinya berharap, Pemkot tak asal main gusur. Utami juga mempertanyakan hasil kesepakatan dengan Pemkot saat menggelar demo bersama PKL lainnya di Balai Kota, beberapa waktu lalu. Padahal, pihaknya sudah mematuhi peraturan yang mengharuskan para pedagang tutup sebelum pukul 09.00.

''Waktu itu kan Pak Wali pernah janji tidak akan menggusur kami. Tolong buktikan dong!'' ujar PKL yang berjualan tempe dan sayuran itu.

Senada dengan Utami, Warjiyah (36), juga merasa resah. Dia keberatan jika pelebaran jalan tersebut bakal membuatnya pindah lokasi berjualan. Pedagang sayur-mayur itu juga menepis anggapan, jika pedaganglah yang membuat Jalan Wonodri macet.

''Kami kan tidak berjualan di tengah jalan. Lagi pula, di sini kan bukan jalan raya, jadi tidak begitu masalah. Apalagi kami dasarannya cuma pagi hari sampai pukul 09.00,'' ungkapnya.

Kurangi Kemacetan

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Achmad Kadarisman menekankan, penertiban itu semata-mata demi mengembalikan fungsi jalan sebagaimana semestinya. Pasalnya, banyak pihak menyalahkan DPU akibat kemacetan di beberapa ruas jalan termasuk Jalan Sriwijaya dan MT Haryono.

Menurut keterangan Achmad, jika terjadi kemacetan di kedua jalan itu, lokasi yang akan ditertibkan itu bisa menjadi alternatif karena fungsinya sudah dikembalikan sebagaimana seharusnya. ''Setidaknya hal itu yang dapat kami lakukan demi kenyamanan pengguna jalan, mengingat untuk membuat jalan baru bukanlah hal mudah karena dana yang diperlukan untuk pembebasan lahan sangat besar.''

Sumber dana perbaikan Jalan Wonodri, lanjut dia, akan diambilkan dari dana Operational and Maintenance (OM) 2006. Pos tersebut untuk perbaikan-perbaikan jalan yang tak terduga, seperti Jalan Pawiyatan Luhur yang ambles akibat kondisi tanah labil dan guyuran hujan terus-menerus.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana melakukan hal sama di Jalan Jayengan, belakang Pasar Bulu. Penertiban itu, lanjut dia, sangat penting mengingat kemacetan di kawasan itu parah. ''Jadi, tolong dimengerti kalau suatu saat kami akan memfungsikan kembali saluran air yang biasanya di atasnya digunakan sebagai tempat berjualan PKL,'' kata dia. Pasalnya, ujar dia, sudah menjadi rahasia umum jika para PKL sering membuang sampah sembarangan di saluran air. ''Nanti kalau banjir gara-gara saluran air mampat, masyarakat juga yang rugi.''

Achmad menampik anggapan, penertiban PKL Wonodri merupakan ''titipan'' dari pihak-pihak tertentu. (H11,fzm,aim-44j)