PURWOKERTO-Kredit macet yang dialami kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sepanjang tahun 2005 lalu di wilayah eks Karesidenan Banyumas mencapai Rp 101 miliar lebih. Kredit macet itu terjadi di sejumlah bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar Bank Indonesia (BI) Cabang Purwokerto, kemarin, di Purwokerto.

Kepala BI Purwokerto Mocthari menjelaskan, kredit macet tersebut diakibatkan oleh lemahnya pengelolaan manajemen dan pemasaran dari kalangan perbankan yang sedang bermasalah.

Dia menjelaskan, dari total kredit macet Rp 101 miliar itu, sekitar Rp 53 miliar berasal dari sektor perdagangan, kemudian pertanian, angkutan, dan bangunan.

Untuk perbankan umum, kredit macetnya sekitar 1,71%. Tahun 2004 sekitar 1,45%. Kemudian BPR/BKK sekitar 7,69%, dan tahun 2004 sekitar 4,93%.

Bila dipersentase angka kredit macet selama tahun 2005 di wilayah kerjanya hanya 2,49% dari total kredit yang tersalur Rp 4 triliun. Menurutnya, angka ini masih di bawah kredit macet secara nasional 5%. "Angka kredit macet tahun lalu secara menyeluruh 1,94%," kata Mocthari.

Kredit macet di kalangan UMKM, kata dia, yang utama diakibatkan oleh persoalan lemahnya manajemen, akses informasi yang terbatas, desain produk yang tidak mengalami perubahan, hingga sulitnya menembus pasar. Semua masalah tersebut hingga saat ini belum dapat diatasi.

"Untuk mengatasi hal itu kami sudah memberikan pelatihan terhadap pendamping UMKM. Sampai saat ini BI telah melatih 35 pendamping. Tujuan pelatihan diharapkan para pendamping akan menularkan ilmunya kepada UMKM," katanya.

Karena ada kenaikan kredit macet, kata Mocthari, BI telah mengimbau kepada kalangan perbankan untuk tetap melakukan ekspansi kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Adanya kredit macet itu jangan terus membuat kalangan perbankan kehilangan semangat.

"Ekspansi kredit harus dilakukan, tetapi prinsip kehati-hatian juga diperhatikan," katanya.

Selama tahun 2005, dari total kredit yang tersalurkan Rp 4 triliun, sekitar 97,13% diberikan kepada sektor UMKM. Tingginya angka penyaluran untuk UMKM tidak lepas dari program kerja sama antara bank umum dan BPR dalam pemberian kredit kepada UMKM.

Dia mengungkapkan, selama tahun 2005 tercatat ada lima kantor cabang bank umum yang melakukan linkage program dengan BPR. Itu membuat jumlah pembiayaan meningkat pesat dari Rp 24 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp 39,3 miliar pada tahun 2005 atau naik 62%. Jumlah debitur UMKM sampai sekarang 303.281 orang.(G22-29t)