Suripto SM/dok

WAJAH Suripto tampak serius memeriksa bertumpuk dokumen yang dia peroleh selama ini. Bukan sembarang berkas tentunya, karena yang dia periksa dokumen yang diperolehnya selama melakukan investigasi di Vietnam, 5 - 10 Februari lalu.

Ya, anggota Komisi I DPR (Bidang Pertahanan) itu memang mendapat tugas dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) untuk melakukan investigasi impor beras di Vietnam. Dia berangkat ke sana bersama anggota Komisi VI (Bidang Perdagangan) Refrizal.

Sebagai orang lama yang bergerak di bidang intelijen, Suripto tampaknya paham betul apa yang harus dilakukannya. Sekalipun menemukan banyak hal yang janggal, dia tidak gegabah untuk segera mengumumkan temuannya kepada publik.

Kepada Suara Merdeka, mantan Sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan itu banyak menyampaikan informasi. Namun ada beberapa hal yang dirahasiakan.

Suripto menjelaskan, investigasi oleh DPR berbeda dari yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu karena yang dilakukan oleh ketiga institusi itu memang mencari penyimpangan dan penyelewengan.

''Investigasi yang dilakukan penegak hukum itu dalam konteks mencari pelanggaran hukum, seperti mencari kerugian negara. Sedangkan investigasi yang dilakukan DPR bisa juga melakukan pengumpulan informasi dan fakta yang berkaitan, yang mungkin berguna untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Selain itu, investigasi DPR bisa juga dalam rangka tugas-tugas pengawasan terhadap lembaga eksekutif,'' katanya.

Hasil investigasi ini juga bisa digunakan dalam rangka tata niaga perberasan, baik dalam distribusi maupun jual-belinya. Karena itu, kunjungan ke Vietnam itu lebih banyak untuk mencari format bagaimana mencari keterangan untuk kemudian ditindaklanjuti.

Namun mungkin saja terjadi penyimpangan. Suripto mengaku, hasil temuannya perlu didalami lebih jauh. Hal itu karena pihak Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI di Vietnam tidak bisa diharapkan banyak untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh tim.

''Pada awal perundingan pembelian beras, KBRI dan KJRI memang dilibatkan. Tapi ketika pelaksanaan dan melakukan pemantauan, mereka sama sekali tidak dilibatkan,'' ujarnya.

Akan Disinkronkan

Sekalipun informasi yang diterima dari KBRI dan KJRI sangat minim, namun tidak menyurutkan tim tersebut dalam melakukan investigasinya. Tim tetap akan berjalan, namun masih perlu mensinkronkan semua keterangan yang didapat selama di Vietnam dan juga hasil pengecekan di beberapa pelabuhan.

Selain berangkat ke Vietnam, tim juga mengirimkan beberapa orang untuk mencari masukan. Hal ini termasuk proses muat barang komoditas di Vietnam, hingga sampai pada bongkar muatan di pelabuhan di Indonesia

''Gabungan temuan yang kita peroleh itu akan dikoordinasikan dan dijadikan laporan tim kepada pimpinan DPR. Rencananya kami juga akan lakukan pertemuan dan menanyakan data yang kita peroleh dengan Dirut Bulog Widajanarko Puspoyo, Rabu (15/2),'' paparnya. Pertemuan ini juga dilakukan bersama Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PDI-P.

Selain Bulog, tim juga akan mempertanyakan data-data itu kepada Bea Cukai, Departemen Pertanian, Surveyor Indonesia, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, dan Departemen Perdagangan. Suripto juga akan membawa hasil temuan tim untuk diserahkan kepada Komisi IV (Bidang Pertanian dan Pangan).

Soal indikasi ada penyimpangan, secara diplomatis dia mengelak menjawab. Dia hanya mengatakan saat ini belum berani menyimpulkannya. Namun, jika temuan tim tersebut menunjukkan ada penyimpangan, mungkin saja akan berujung pada pengajuan hak angket jilid II.

Namun, dia bersedia memberikan sedikit bocoran. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tim, ada selisih harga. ''Keterangan yang kita peroleh di Indonesia, harganya adalah 281 dolar AS per ton. Namun data yang diperoleh di Vietnam, harganya 280,5 dolar AS per ton,'' jelasnya.

Menggunakan Agen

Wakil Ketua Komisi IV Suswono juga tak kalah sibuknya. Sebagai anggota Tim Investigasi, dia juga ikut bertugas mengumpulkan fakta berkaitan dengan impor beras.

Sedangkan soal selisih harga, Suswono memperkirakan karena proses jual-beli antarnegara itu menggunakan agen. ''Kelihatannya ada agen, sehingga ada selisih harga. Ini yang akan kita tanyakan dan ingin kejelasan dari Dirut Bulog besok (hari ini),'' ungkapnya.

Selain itu, dari laporan yang diterima dari Bulog, dengan adanya berbagai macam pajak yang dikenakan, maka harganya menjadi Rp 3475/kg. Padahal, dengan harga tersebut, sebenarnya bisa diperoleh di Sulawesi Selatan tanpa harus melakukan impor. Hal tersebut karena harga di Sulawesi Selatan saat ini Rp 3400/kg. ''Ini kan janggal,'' katanya setengah bertanya.

Beberapa rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian, dia juga menilai ada beberapa data yang janggal dan selalu berubah. Mentan pernah menyampaikan, data terakhir yang diperoleh BPS menyatakan pada tahun 2005 terjadi surplus 15.000 ton. Padahal sebelumnya dia menyatakan persediaan beras mengalami defisit sebesar 25.000 ton. Sebelumnya, pada saat rapat November 2004 dinyatakan defisitnya 650.000 ton.

''Karena itu, saya mendukung rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melakukan suatu investigasi. Saya kira, data yang kami peroleh akan dapat memperkaya temuan tim bentukan pemerintah. Dan ini bisa menjadi sinergi yang positif,'' tandasnya.(Saktia Andri Susilo-14t)