Presiden SBY SM/dok

JAKARTA-Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalin komunikasi dan menjaring masukan dari rakyat dengan membuka kotak pos dan hotline 9949 ternyata mendapat sambutan positif. Sampai tanggal 6 Februari 2006, jumlah pesan pendek yang terkirim mencapai 1.927.720 SMS, sedangkan surat yang masuk ke PO Box 9949 berjumlah 15.528, yang semuanya telah dijawab.

''Kemudian surat yang diteruskan ke departemen/pemerintah daerah/instansi sebanyak 1.006 surat. Departemen yang telah mengirimkan laporannya kepada Presiden RI berjumlah 105 surat, instansi yang telah mengirimkan laporannya kepada Presiden berjumlah 20 surat, dan Pemda berjumlah 22 surat,'' ungkap Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum dan Pemberantasan KKN selaku pengelola PO BOX 9949, Sardan Marbun, di Kantor Presiden, Selasa (14/2).

Menurut Sardan, pengaduan yang menonjol pada bulan Februari 2006 meliputi dukungan terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi, permohonan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak berlarut-larut. Permintaan kenaikan gaji, penerimaan CPNS yang transparan dan bersih sebanyak 566 surat.

''Dugaan korupsi, illegal logging, dan pungli, kelancaran kenaikan pangkat dan kesejahteraan pegawai, penertiban program rakyat miskin, BLT, dan BOS, juga banyak dilaporkan masyarakat,'' paparnya.

Demikian juga mengenai pelayanan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur desa, permohonan penyediaan pupuk bagi petani, penggundulan hutan yang menyebabkan longsor dan banjir, serta harapan agar pemerintah tidak menaikkan kenaikan TDL.

Lebih lanjut Sardan mengatakan, hasil yang dicapai sebagai dampak dari proses PO BOX dan SMS 9949 antara lain, pemberantasan KKN tanpa pandang bulu dan didasari bukti yang lengkap, serta dilakukan penindakan dan pencegahan terhadap berbagai praktek pungli.

Juga telah ditingkatkan pelayanan aparat birokrasi terhadap masyarakat, pembenahan penerimaan CPNS yang jujur dan transparan, mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi program rakyat miskin seperti SLT, BOS, pengobatan gratis, dan pembangunan infrastruktur desa.(A20-48t)