JAKARTA- Sikap Tim Investigasi Fraksi PKS DPR yang menuduh ada mark up harga dalam impor beras patut disesalkan. Sebab, sebelumnya masalah tersebut sudah dijelaskan bahwa angka yang disebutkan itu adalah harga beras ditambah biaya pengapalan, asuransi, dan bea masuk. Hal itu dikatakan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo dalam jumpa pers kemarin.

Seperti diberitakan, Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS menemukan sejumlah fakta dan dokumen tentang kemungkinan ada penyimpangan dalam pelaksanaan impor beras. Namun tim yang dikirim ke Vietnam itu belum dapat memastikan ada penggelembungan dalam pembelian harga beras impor.

Sementara itu, Koordinator Tim Investigasi Fraksi PKS, Tamsil Linrung mengatakan, setelah anggota Tim Investigasi melakukan penyelidikan impor beras ke Vietnam ditemukan adanya kejanggalan pada aspek harga dan diduga ada mark up.

Menurut Widjan (panggilan Widjanarko Puspoyo), alangkah baiknya jika tim itu memberikan kesempatan terlebih dulu kepada Bulog untuk menjelaskan sebelum tim berangkat ke Vietnam dan mengumumkan kepada publik. ''Kalau mereka datang pasti akan kami berikan dokumennya,'' katanya.

Widjan mengatakan, pihaknya sangat terbuka terhadap Tim Investigasi, jika mereka ingin menanyakan soal impor beras. Dia juga akan memberikan dokumen yang diperlukan. ''Silakan Tim Investigasi mengecek data impor beras sehingga menghasilkan temuan dan kesimpulan yang komprehensif,'' ujarnya.

Dia menilai, kajian Tim Investigasi tidak seutuhnya mengungkap fakta, seperti harga beras, keterlibatan Dubes RI di Vietnam, dan dugaan mark up. Dari awal dia mengharapkan Tim Investigasi meminta data soal impor dari Bulog, agar tidak menghasilkan informasi yang menyesatkan.

''Silakan tanya saya, jangan mencari data dari kanan-kiri yang belum tentu benar. Saya pikir Tim Investigasi Impor Beras tidak proporsional dan treatment-nya tidak berimbang. Jika diminta datanya, pasti saya berikan,'' tandasnya.

Pernyataan hasil temuan sejumlah anggota DPR dari Vietnam pekan lalu, kata dia, hanya akan membuat Bulog jadi bulan-bulanan serta makin menyulitkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan perberasan nasional.

Heran

Atas pertanyaan, Widjan mengaku heran, tiba-tiba Tamsil Linrung mengatakan ada mark up harga beras. Padahal, pihaknya sudah menjelaskan, angka yang disebutnya itu merupakan harga yang sudah termasuk biaya pengapalan dan biaya insurence.

Tegasnya, kata dia, harga yang dituduhkan itu bukan angka mark up, karena hitungannya FOB. ''Harus dibedakan angka FOB dan CNF,'' ujarnya, seraya menambahkan, kualitas beras yang diimpor Bulog lebih bagus dari persentase patahan 15 persen.

Wijan juga mengaku heran kalau dikatakan Duta Besar Indonesia di Vietnam tidak tahu soal impor beras ini. Sebab, ketika dilakukan kontrak impor, konsulat jenderalnya hadir. ''Bisa jadi konsulnya tidak memberi tahu ke atasannya,'' paparnya.

Dia mengatakan, dalam kontrak impor beras, pemerintah Vietnam menugaskan Fina Food II (BUMN Vietnam) sebagai pelaksana ekspor. Harganya ditetapkan FOB 260,5 dolar AS per metirik ton. Harga itu ditambah asuransi dan biaya pengapalan 19,5 dolar AS sehingga menjadi 280 dolar AS.

Kualitas beras yang dibeli patahan 15 persen, kadar air 14, karung yang digunakan berlabel Bulog yang disediakan Vietnam. ''Jadi, bukan karung kosong yang bisa didomplengi penyelundup,'' katanya.

Dia mengatakan, pembelian beras dari Vietnam itu tidak melalui perantara, tetapi G to G atau antara Pemerintah Vietnam dan Pemerintah Indonesia. Jadi, tidak ada calo atau perantara seperti yang disebut oleh Tim Investigasi.

Total transaksi impor itu, katanya, mencapai 42 juta dolar AS atau sekitar Rp 400 miliar. Sementara L/C dibuka langsung oleh Bulog kepada Fina Food II dengan Vietnam Bank yang sahamnya seratus persen milik Pemerintah Vietnam.

Dan lagi, kata dia, dalam hal impor beras ini Bulog sebagai perusahaan umum (perum) hanya sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah. Sedangkan tugas nonkorporat semacam tugas politik, itu bukan tugas Perum Bulog. Karena itu, Menteri Negara (Meneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan semua masalah impor beras sekarang menjadi urusan Meneg BUMN.

Di dalam surat izin impor beras yang ditandatangani Menteri Perdagangan (Mendag) kepada Bulog ditulis secara tegas pengadaannya itu melalui proses G to G. Hal itu karena Indonesia dan Vietnam sudah punya kesepakatan, yaitu setiap tahun Vietnam menyediakan 500.000 ton beras untuk Indonesia. Itu yang bicara adalah Menperdag Indonesia dengan Menperdag Vietnam.

Dalam perundingan kedua menteri perdagangan itu, lanjutnya, Bulog juga hadir ke Vietnam bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri RI yang didampingi Direktur Perdagangan.(tri-48t)