Didik J Rachbini

SETELAH harga minyak naik, PLN seperti memiliki alasan rasional untuk mengikutinya. Rencana PLN untuk menaikkan tarif dasar listrik atau TDL kemudian mengundang protes dari masyarakat dan pengusaha. Hal ini dinilai sebagai usaha sepihak tanpa langkah-langkah efisiensi lebih dahulu dari manajemen PLN.

Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) awal Oktober tahun lalu, PLN latah untuk ikut-ikutan menaikkan tarif dasar listrik. Padahal negara sudah memberikan subsidi yang besar kepada perusahaan negara ini. PLN sudah disangga dengan anggaran publik yang sangat besar, tetapi masih mengharapkan kenaikan tarif dasar.

Tentu saja peristiwa ini akan memberikan kesan bahwa rakyat terus-menerus menjadi objek penderita dari ketidakmampuan BUMN dalam mengefisienkan dirinya. Dengan demikian, rakyat ketiban beban berat yang terus harus dipikulnya. Karena PLN tidak efisien, maka inefisiensi tersebut ditransfer kepada masyarakat dan dunia usaha. Banyak pihak yang sudah membuat energi alternatif secara mandiri dan ternyata lebih efisien.

Pihak PLN tidak memberikan solusi yang cerdas terhadap persoalan ini, tetapi hanya mengajukan kenaikan tarif saja. Sementara itu, pemerintah cuma mengikuti langkah-langkah PLN untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan kenaikan tarif.

***

Masalah listrik ini bersifat dilematis, karena masyarakat berhadapan dengan monopoli PLN. Bagi dunia usaha, kenaikan tarif dasar listrik merupakan hal yang sulit, karena BBM sudah naik dan listrik akan naik sehingga dia terhantam dua kali. Karena itu rencana kenaikan TDL yang akan dilakukan oleh PLN ini harus dihadapi secara cermat dan berhati-hati.

Pihak PLN sebelum melakukan langkah-langkah untuk pengambilan keputusan menaikkan TDL perlu melakukan orientasi ke dalam. Usaha untuk melakukan efisiensi dan merapikan seluruh koorporate dan perusahaannya mutlak dilakukan, mengingat kondisi eksternal yang serba mendesak.

Lakukan usaha-usaha ke dalam dahulu dan tunjukkan kepada publik hasil efisiensi yang dapat dilakukan, baru kenaikan tarif diusulkan. Langkah ini akan menunjukkan bahwa PLN memang benar-benar serius untuk melakukan usaha sebagai kebijakan dan program intern yang dilakukan secara terbuka kepada publik.

Jadi, usaha PLN harus dilakukan lebih dahulu, kemudian membuat program tawaran kepada publik. Yang harus dilakukan oleh PLN adalah langkah-langkah terlebih dahulu, dengan tidak terburu-buru mengeluarkan kebijakan menaikkan TDL.

Upaya seperti sekarang dan tidak ada usaha perbaikan internal merupakan cara yang malas. Karena posisinya monopoli, maka beban inefisiensi dapat dengan mudah ditimpakan kepada konsumen, masyarakat, dan industri.

***

Sasaran utama langkah-langkah internal tidak lain adalah efisiensi. Langkah yang perlu dilakukan oleh PLN adalah memperbaiki kinerja dan efisiensi perusahaan, sekaligus berjanji kepada masyarakat untuk menekan biaya, melakukan inovasi, dan berbagai cara agar tidak ada beban tambahan bagi masyarakat.

Langkah yang sekarang dilakukan atas dasar kenaikan harga BBM secara objektif tidak bisa diterima begitu saja. Karena itu, PLN harus memberikan sesuatu kepada publik konsumennya dengan melakukan langkah-langkah yang berarti. Setelah itu, dilakukan efisiensi dapat dicapai dan biaya pokok turun, baru PLN dapat mengajukan langkah penyesuaian.

Jadi, ada timbal-balik yang adil, yaitu PLN melakukan usaha-usaha perbaikan lebih dahulu. Masyarakat dan dunia usaha akan lebih paham, jika usaha bersama ini dilakukan paralel. Bahkan, selama ini PLN pun sudah menerima subsidi tidak kurang dari 17 triliun rupiah dari APBN. Jika tarif dasar listrik , maka dua pihak tertimpa beban dari inefisiensi PLN selama ini, yaitu masyarakat karena kenaikan tarif dan pemerintah karena harus memberi subsidi yang besar jumlahnya.

Jadi, pemerintah dan DPR tidak harus menuruti usulan PLN, tetapi harus ada usaha yang lebih kuat untuk mencapai efisiensi yang seoptimal mungkin. Kenaikan tarif dasar listrik ini merupakan usulan PLN di samping subsidi yang sudah diterima selama ini.

Sebenarnya langkah efisiensi itu dapat dilakukan dengan merujuk pada negara-negara lain, yang dengan kapasitas listriknya yang rendah, namun mampu untuk menciptakan harga dasar yang rendah. Harga pokok dari listrik di Indonesia mencapai 6,5 sen dolar per kwh, lebih tinggi dari negara-negara lain di sekitarnya. Seperti Malaysia dengan biaya listriknya hanya 6,2 sen dolar per kwh, Thailand hanya 6,0 sen dolar per kwh, Vietnam 5,2 sen dolar per kwh.

Dengan perbandingan tersebut, kondisi sekarang masih belum sampai pada titik efisiensi yang baik. Indonesia dengan kapasitas listrik yang jauh lebih tinggi dari negara-negara tersebut, justru menanggung biaya pokok lebih besar dari negara-negara tersebut.

Dengan demikian, masih ada kesempatan untuk menunda kenaikan sembari memberi peluang kepada PLN untuk mengembangkan inovasi, mengganti energi yang hemat, menekan biaya dan berbagai cara agar input listrik menjadi efisien bagi dunia usaha dan masyarakat.***(14t)

- Penulis adalah pengamat ekonomi dan anggota DPR RI