BANYUMAS- Standar penanganan demam berdarah dengue (DBD) dari Depkes, ikatan dokter anak Indonesia dan spesialis penyakit dalam sudah baik. Persoalannya, kadang pasien terlambat dibawa ke rumah sakit (RS) dan ada kalanya disiplin petugas di RS atau poliklinik belum sesuai dengan standar tersebut.

Demikian dikatakan Prof Dr dokter Sutaryo SpA (K) dari bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, saat diwawancarai seusai seminar penatalaksanaan terkini penyakit DBD di RSUD Banyumas, Sabtu. Acara dihadiri Direktur RSUD Banyumas dokter Hartono SpA, para dokter serta perawat.

Pada umumnya, tutur Sutaryo, petugas RS atau poliklinik tidak memeriksa atau memonitor secara ketat pasien saat masih di tempat itu. Seharusnya, pada hari pertama, kedua atau ketiga, pasien DBD atau keluarganya diberi penjelasan masa kritis terjadi pada hari keempat, lima, enam, tujuh.

Virus DBD tak bisa dimatikan dengan obat. Daya tahan tubuh penderita itu yang akan membuat kesembuhan. Masa kritis pada umumya 24, 48 atau 72 jam. Kalau masa kritis bisa dilampaui dengan pemberian cairan atau transfusi atau plasma, itu sudah cukup.

Dengan pelayanan yang baik, angka kematian penderita penyakit yang ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti itu umumnya kurang dari dua persen atau kadang di bawah satu persen.

Revitalisasi PKK

Menurut Sutaryo, secara umum ujung tombak pelayanan kesehatan adalah puskesmas dan PKK. Puskesmas didesain oleh pemerintah untuk melayani kesehatan masyarakat paling bawah. PKK adalah penggerak kesehatan yang bagus sekali.

Seusai seminar, Hartono mengatakan, pada 2005 jumlah pasien RSUD Banyumas yang menderita DBD 85 orang. Jumlah pasien terbanyak pada April (11 orang), Mei turun menjadi (tujuh), Juni (lima), Juli (lima), Agustus (sembilan), September (enam), Oktober (12), November (tujuh), dan Desember (21). Mereka dari Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. (bd-55s)