PEKALONGAN- Puluhan warga di Kota Pekalongan akhir-akhir ini mengeluhkan proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang terlambat antara tiga pekan dan sebulan.

Pelayanan PNS seperti itu sungguh mengurangi kepercayaan masyarakat akan upaya Pemkot untuk melayani secara cepat dan murah. "Kenyataannya, membuat KTP saja memerlukan waktu sebulan," kata Hikma, warga Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, kemarin.

Hal senada juga diakui warga lain di Podosugih yang dijanjikan tiga minggu selesai, kenyataannya tidak bisa diselesaikan. Padahal, sebenarnya KTP bagi mereka sangat diperlukan untuk kepentingan pergi ke luar kota.

Ada yang perlu KTP karena akan mondok di pesantren dan ada yang sangat membutuhkan karena masa berlakunya habis.

"Kami tidak habis pikir sebenarnya ada apa, kok hanya membuat KTP saja memerlukan waktu sebulan. Ini tidak realistis," kata Hikma.

Yang membuat dirinya heran, di Kota Pemalang prosesnya cukup dua hari. "Karena itu kami menyimpulkan pelayanan di Kota Pekalongan kurang baik," katanya.

Dia mengaku sudah menanyakan kepada petugas di kecamatan, namun hanya mendapatklan jawaban ketidakpastian. "Coba dua pekan lagi," ujar dia menirukan petugas di Pekalongan Timur.

Menurut dia, kalau memang komputernya yang jelek mestinya harus segera diganti dengan yang baru, jika Pemkot menginginkan pelayanan cepat dan murah. Kenyataannya, pelayanan masih lamban.

Mustaqim, Sekretaris Kelurahan Gamer yang ditemui mengakui pengurusan di kecamatan memang lamban. "Masalah yang dihadapi sangat banyak. Karena itu, pemohon agar bersabar," katanya.

Camat Pekalongan Barat, Tjuk Kushindarto, yang dikonfirmasi tidak membantah adanya kelambanan proses pembuatan KTP. Ada beberapa faktor penyebab, yakni perangkat komputer yang hanya satu. Terkadang rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi di kecamatan dan tidak ada gantinya.

Kemudian personel yang tahu mengenai komputer juga terbatas, yakni hanya seorang, sehingga pelayanannya juga terbatas. "Yang jelas kelambatan proses pembuatan KTP ini sudah berlangsung sekitar sebulan ini, sejak terjadi peningkatan jumlah pemohon untuk melamar CPNS," katanya.

Di wilayahnya dalam sehari rata-rata ada 50 pemohon, sementara kapasitas produksi sehari hanya kurang lebih 30. Dengan demikian makin hari makin menumpuk formulir yang diserahkan pemohon.

"Terus terang kami kemudian memprioritaskan warga yang akan melamar CPNS. Kasihan, waktu mereka mendaftar sangat terbatas, sehingga didahulukan. Sedangkan pemohon dari masyarakat ditunda dulu," katanya.

Namun, setelah pendaftaran CPNS ditutup kemarin, pemohon yang tertunda segera diselesaikan asalkan komputernya tidak rusak. Sebab, fasilitas komputer sampai kini juga tidak ada penggantinya.

Untuk mengatasi itu komputer harus ditambah, sehingga seberapa banyak warga yang minta KTP dapat dilayani dengan cepat.

Hal yang sama diakui Camat Pekalongan Utara, Drs Kastolani. Menurut dia, kasusnya juga sama, karena komputer hanya satu sementara permohonan meningkat.(A15-19)