SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, H Mardiyanto tengah mempersiapkan rehabilitasi total terhadap infrastruktur. Hal itu dilakukan, menyusul bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur vital, khususnya kerusakan jalan-jalan utama.

Kepala Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan (BIKK) Pemprov Jawa Tengah, Drs Saman Kadarisman, mengatakan, rencana itu sedang berjalan. Saat ini, tim perencana dan dinas terkait yang mengurusi masalah teknis telah dipanggil oleh gubernur.

''Pada 24 Februari nanti, rehabilitasi menyeluruh itu akan dicanangkan oleh Pak Gub. Penanganannya mencakup seluruh bencana, baik banjir maupun tanah longsor di seluruh kota/kabupaten. Termasuk, akibat serius yang ditimbulkan, seperti jalan rusak,'' ujar Saman, Kamis (9/2).

Dia menambahkan, dalam pertemuan tersebut akan dibahas pula hal-hal mengenai besaran anggaran, sumber dana, dan pola penanganan. Tanpa diduga, lanjut dia, bencana alam terjadi secara menyeluruh dan hampir bersamaan di semua tempat. Sehingga, pemerintah perlu melakukan penanganan ekstra. Meski demikian, pihaknya belum bisa menjelaskan besaran dana yang nanti akan dipakai. Alokasi pembiayaan akan diperoleh dari dana instruksi gubernur (ingub), dana pemeliharaan instansi-instansi teknis, dan dana penanggulangan bencana alam.

''Besar dana akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah diketahui anggaran yang diperlukan, baru akan ditentukan apakah akan mengambil dana ingub atau dana pemeliharaan instansi. Tapi, mungkin saja bisa diambil dari ketiganya. Saat ini sedang ada perhitungan,'' jelas Saman.

Mengenai sumbangan pajak pengendara yang sangat besar ke kas daerah hingga Rp 1,9 triliun, dia mengatakan, telah dilakukan pengembalian sesuai dengan proporsinya. Pengembalian dan PAD untuk perbaikan jalan itu, disesuaikan pula dengan kebutuhan.

''Tentu saja tidak semua anggaran dikembalikan. Persentasenya bisa berubah-ubah, tidak tetap. Tidak ada aturan yang menjelaskan bagian itu, sehingga kemungkinan masih bisa ditambah lagi,'' kata dia.

Konstruksi Beton

Sementara itu Dirjen Perhubungan Darat, Iskandar Abu Bakar, mengatakan, jalan di jalur pantura Jawa yang rusak diminta dibangun dengan konstruksi beton yang dilapisi aspal.

''Itu dilakukan, agar jalan tersebut tahan lama terhadap bencana banjir,'' katanya, di sela-sela meninjau Terminal Baru Purwokerto yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini.

''Banjir memang yang paling besar menyebabkan rusaknya jalan-jalan di wilayah pantura. Jalan tersebut terendam cukup lama,'' ungkapnya.

Dirjen mengakui, banjir yang terjadi di pantura mengakibatkan jalan-jalan menjadi rusak, sehingga arus perekonomian dan mobilitas warga terganggu. Untuk mengatasi hal itu, langkah terdekat harus melakukan perbaikan. Perbaikannya diutamakan di ruas-ruas jalan yang rusak parah, agar arus kendaraan tetap bisa berjalan.

''Kerena itulah, Departemen Perhubungan mengusulkan supaya jalan di pantura dibangun dengan konstruksi yang tahan banjir,'' katanya.

Dari hasil koordinasi dengan departemen terkait, dalam jangka pendek ini akan dilakukan berbagai perbaikan. Tetapi, untuk jangka panjang, pemerintah melalui departemen terkait harus membangun jalan dengan konstruksi tahan banjir. Sebab, di beberapa titik jalan di pantura yang sudah menggunakan konstruksi beton dengan dilapisi aspal, ternyata lebih tahan dibandingkan dengan jalan aspal biasa.

''Kalau bisa, semuanya menggunakan konstruksi beton dengan lapisan aspal. Tapi, itu yang mempuyai kewenangan adalah Dapartemen Pekerjaan Umum,'' katanya.

Dijelaskan, langkah tercepat yang dilakukan adalah dengan memperbaiki jalan atau jembatan yang putus. Setelah perbaikan tersebut, perlu dipikirkan pembangunan jalan aspal dengan berkonstruksi beton.

''Dalam perbaikan dan pembangunan, pemerintah memiliki skala prioritas. Sampai sekarang, pantura masih menjadi prioritas utama. Hal itu disebabkan karena frekuensi kendaraan yang melintas lebih tinggi dibandingkan dengan jalur lainnya,'' kata Iskandar. (H12,G22-14a)