| Jumat, 10 Februari 2006 | NASIONAL |
Profesionalisme Pers Tak Bisa Ditawar Lagi
BANDUNG -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, sikap profesionalisme di kalangan insan pers sudah tidak bisa ditawar lagi. Hal itu berkait dengan implementasi kebebasan pers. Presiden menyampaikan hal itu pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2006, di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis kemarin. ''Ketika hukum menjamin kebebasan dan pemerintah tidak lagi bersikap otoriter kepada pers, menjadi harapan kita semua -insan pers- mampu bekerja secara profesional,'' tandasnya. Menurut Presiden, kebebasan pers bukan berarti setiap insan pers dapat berbuat apa saja tanpa tanggung jawab. Kebebasan tetap ditumbuhkan atas dasar norma dan nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Tak lupa, aturan hukum yang diletakkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di masyarakat dengan pers. Setiap individu, organisasi, pemerintah, dan swasta, terjamin haknya untuk tidak dilanggar oleh kebebasan pers. Kalau dirugikan oleh pemberitaan, menjadi hak mereka melakukan penuntutan hukum, kendati cara-cara lain seperti penggunaan hak jawab, somasi juga terwujud (terbuka). ''Itu harus dihormati; pemerintah tak akan mencampuri,'' katanya. Berangkat dari persoalan tersebut, kata Presiden, insan pers harus menyadari betapa pentingnya sentuhan profesionalisme dan etika menjalankan tugas. Setiap profesi memerlukan keahlian, spesialisasi, komitmen, kepatuhan terhadap kode etik, serta ketaatan dalam mekanisme organisasi. ''Jika jajaran birokrasi pemerintah, tentara, polisi, jaksa, aparatur penegak hukum, dan semua lainnya dituntut profesional, hal sama tentunya berlaku pula bagi insan pers,'' tegas SBY. Sikap profesional pers, tegas Presiden, juga dituntut oleh publik, mengingat pers hadir setiap hari ke tengah-tengah masyarakat guna menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, dan kritik-kritik sosial. ''Pers memainkan peranan penting dalam mencerdaskan bangsa. Hanya bangsa yang cerdas, yang mungkin akan bergerak maju. Bangsa yang tidak cerdas dan tidak punya daya kritis, sukar untuk berkembang maju menghadapi tantangan zaman,'' sambungnya. Untuk mewujudkannya, pers dituntut fair dan proporsional dalam menyajikan pemberitaannya. Termasuk, memberi ruang bagi pihak-pihak yang dikritik untuk mengekspresikan jawabannya. Puncak peringatan HPN 2006 kali ini, bertema ''Membangun Profesionalisme Menegakkan Hukum dan Etik Pers.'' Selain SBY, sejumlah pembantunya seperti Menteri Perhubungan Hatta Radjasa; Menteri PU Joko Kirmanto; Menakertrans Erman Soeparno; Meneg BUMN Sugiharto; Kapolri Jenderal Sutanto; dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi tampak di kursi undangan. Ketua Mahkamah Konstusi, Jimly Ashiddiqie, juga hadir di gedung bersejarah itu. Acara puncak HPN diwarnai dengan pencanangan pohon penghijauan. Di Lapangan Tegalega, dari 25 peserta penanaman pohon, satu di antaranya adalah PT Sido Muncul. Dirut perusahaan itu, Irwan Hidayat, melakukan penanaman pohon duwet (jamblang). Acara di Tegalega dimeriahkan pula dengan kehadiran sejumlah artis, seperti Tora Sudiro, Iis Dahlia, Nani Wijaya, Rina Hasyim, Anwar Fuadi, Alissa Johar, dan artis pendukung Ekstravaganza. Sementara itu Meneg, Sofyan Jalil, menyatakan pihaknya telah melakukan training kepada pejabat-pejabat pemerintah agar menggunakan hak jawabnya dalam menghadapi persoalan dengan pers. Ketua Umum PWI Pusat, Tarman Azzam, menyatakan tuntutan profesionalisme memang harus dilakukan. Hanya, sejauh ini belum ada standarisasi profesional pers. Selain itu, tenaga wartawan masih kurang dalam sisi kompetensi, sehingga memengaruhi kinerjanya.(dwi-14a) | ||||