JAKARTA-Langkah Polda Metro Jaya yang memata-matai anggota DPR RI yang sedang investigasi soal impor beras, menuai getahnya. Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya Kombes Pol Sukanto Handoko yang disebut-sebut paling bertanggung jawab atas pengintelan tersebut, Kamis kemarin, diberhentikan dari jabatannya. Sanksi ini dijatuhkan, karena dia dinyatakan bersalah, yakni berlaku ceroboh dan tidak profesional.

''Surat perintah pengintelan pada Tim Investigasi Beras Impor DPR RI dikeluarkan oleh Kombes Sukanto Handoko tanpa pernah memberitahukan atau melapor kepada Kapolda Metro Jaya,'' ungkap Wakadi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam, semalam, di Jakarta.

Karena tidak mendapat laporan, menurut Brigjen Anton, Kapolda Metro Jaya sangat terlambat mengetahui persoalan tersebut.

Atas kecerobohan tersebut, akhirnya pimpinan Polri mengambil tindakan tegas, melepaskan jabatan Kombes Sukanto Handoko. Kini jabatan tersebut digantikan oleh Kombes Pol Suparti Parto yang sebelumnya sebagai staf Deputi Operasi Kapolri.

Sedangkan lima petugas intel yang ditugasi untuk memata-matai anggota DPR akan segera dimutasi ke bagian lain.

''Sekarang lima petugas itu masih dalam pemeriksaan,'' kata Anton Bachrul Alam.

Seperti diberitakan (SM, 9 Februari), Kapolri Jenderal Polisi Sutanto sampai menyampaikan permintaan maafnya atas langkah intel Polda Metro Jaya yang memata-matai anggota DPR RI yang sedang menginvestigasi impor beras. Investigasi itu dilakukan Fraksi PDI-P dan FPKS yang sejak awal sangat gigih menolak impor beras dan mendukung penggunaan hak angket impor beras. Namun, karena paripurna DPR RI menolak penggunaan hak angket, akhirnya kedua fraksi tersebut membentuk tim khusus untuk menginvestigasi impor beras.

Tidak Cukup

Permintaan maaf yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto kepada DPR dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR (Bidang Pertahanan) dianggap tidak cukup. Hal itu karena pengintelan pada DPR dilakukan secara resmi oleh institusi negara (Polri) dan pemerintah.

''Pengintelan itu dilakukan karena ada kepentingan bisnis kelompok tertentu yang terganggu akibat ada investigasi yang dilakukan oleh Fraksi PDI-P dan FPKS,'' kata Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI Jacobus Mayong Padang.

Menurut dia, pernyataan Kapolri yang mengaku tidak tahu akan pengintelan oleh anak buahnya adalah hal yang naif.

''Mungkin ada penyusup dalam tubuh Polri, dan itu akan membuat Polri mundur seperti Orde Baru. Karena itu, Kapolri harus menindak tegas anak buahnya tersebut. Sedangkan kelompok yang terganggu itu bisa berasal dari pemerintah, pengusaha, atau pemerintah dan pengusaha yang terkait langsung dengan impor beras. Ini wajar, mengingat impor beras dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar,'' ungkapnya.

Kelompok tersebut sudah menikmati berbagai keuntungan yang diperoleh secara ilegal tersebut. Jadi, ketika DPR menyelidiki dengan membentuk Tim Investigasi Kasus Impor Beras, mereka gerah dan mencoba meneror DPR.

Pernyataan senada juga disampaikan anggota Tim Inverstigasi Beras Impor dari Fraksi PDI-P, Aria Bima. Menurutnya, Kapolri perlu menjelaskan tentang pelanggaran konstitusi, serta menjelaskan siapa yang memerintahkan.

''Jadi, Kapolri hanya melaksanakan pemerintah semata. Yang bertanggung jawab dan siapa yang harus diusut. Siapa yang memerintah Kapolri, tentu ada kekuatan yang lebih dahsyat. Jangankan Kapolri, ketua parpol saja bisa dipanggil,'' ujarnya.

Yang terpenting, lanjut dia, polisi sekarang mesti melaksanakan tugas sebagai aparat negara, jangan sampai keberhasilan yang diperoleh selama ini seperti mengungkap terorisme dan membongkar sindikat ekstasi dicederai kasus itu.

Karena itu, lanjut dia, polisi lebih baik membantu tim investigasi dan monitoring Fraksi PDI-P dan FPKS menangkap pelaku impor beras ilegal.

Sekarang, kata Aria Bima, muncul kasus pedagang yang menguasai pasar dan beras impor. Mereka menekan petani harus menurunkan harga gabah kering panen. ''Kalau tidak mau, mereka mengancam akan melakukan impor beras. Dana Rp 31 juta untuk pembelian gabah itu lebih baik Bulog membeli langsung.''

Menurut pemantauan tim, lanjutnya, beras impor juga masuk dari pelabuhan kecil seperti Cirebon. Seperti kasus di Brebes dan Tegal, beras impor masuk dengan cara dioplos beras lokal. Itu yang mesti diawasi.(aih,sas,di-14t)