KATHMANDU - Polisi Nepal bentrok dengan pengunjuk rasa yang menuntut Raja Gyanendra mundur, Kamis kemarin. Bentrokan itu terjadi sehari setelah pemilihan umum yang sepi pemilih.

Rendahnya jumlah pemilih yang memberikan suara itu mencerminkan penolakan besar terhadap pengambilalihan kekuasaan pemerintahan oleh Raja Gyanendra.

Seorang pengamat mengatakan, kejatuhan pemerintahan Gyanendra tinggal menunggu waktu.

Polisi menembakkan gas pemedih mata ketika para demonstran membakar ban dan melemparkan batu serta botol ke arah petugas. Demonstrasi itu berlangsung beberapa ratus meter dari istana kerajaan di Kathmandu. Tak ada korban dalam bentrokan itu.

Para demonstran menentang pemilu untuk memilih para pejabat kota, Rabu lalu. Mereka juga memprotes tindakan tentara membunuh seorang pengunjuk rasa di Nepal barat.

''Kami tidak menginginkan pemerintahan pembunuh. Orang tidak boleh membunuh orang lain,'' teriak mereka, kemarin.

Sore harinya, lebih dari 1.000 orang berkumpul di rumah sakit Kathmandu. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pengunjuk rasa yang tewas tersebut.

Polisi berjaga-jaga di halaman rumah sakit. Para demonstran berteriak-teriak sengit: ''Gantung Gyanendra!'' dan ''Serahkan jenazah kawan kami!'' Toko-toko segera ditutup ketika makin banyak orang berkumpul di sekitar rumah sakit tersebut.

Usaha Sia-sia

Chanya Devi Parajuli (88), seorang demonstran, membawa bendera Partai Kongres Nepal. Dia pernah ditangkap sampai 44 kali dalam demonstrasi-demonstrasi sebelumnya. Dia juga pernah kena semprotan meriam air dan gas pemedih mata.

''Raja harus menanggung akibatnya atas kematian ini. Dia tidak bertanggung jawab,'' katanya. ''Saya tidak takut. Saya tidak peduli dengan keselamatan diri saya. Saya hanya peduli pada nasib negara saya.''

Hanya 20 persen pemilih terdaftar memberikan suara (turnout) dalam pemilu Rabu lalu. Padahal pemilu sebelumnya, jumlah pemilih yang memberikan suara lebih dari 60 persen.

Para pengamat mengatakan, rendahnya turnout menunjukkan besarnya penolakan terhadap kebijakan Raja Gyanendra mengambil alih kekuasaan pada Februari 2005.

Washington menyatakan pemilu Rabu lalu sebagai usaha sia-sia Raja Nepal untuk menciptakan legitimasi bagi kekuasaannya.

''Pemilihan pejabat daerah itu merupakan referendum terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh raja setahun lalu,'' kata Kunda Dixit, redaktur mingguan Nepali Times, kepada Reuters. ''Artinya bagi sang raja sangat jelas bahwa 80 persen rakyat tidak mendukungnya.''(rtr-ben-26)