KENTINGAN - Satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Sejarah, dinilai rancu.

Menurut Ketua Program Studi (Prodi) PPKn FKIP UNS Solo Drs Hassan Suryono MPd SH MH, kerancuan terjadi akibat unsur beberapa ilmu seperti sosiologi, hukum, ekonomi (kewirausahaan), sejarah, dan PPKn digabungkan dalam satu mata pelajaran.

"Mestinya, satu mata pelajaran PPKn dan Sejarah dipisahkan dan dijadikan dua mata pelajaran seperti di SMA. Usulan itu sudah disampaikan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn dan Sejarah melalui masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi ke Mendiknas," ungkapnya di sela-sela Diklat Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bagi guru-guru PPKn dan Sejarah dari seluruh SMK di eks Karesidenan Surakarta, kemarin.

Diklat itu diselenggarakan di kampus FKIP dalam rangkaian Lustrum VI UNS Solo.

Menurut Sekretaris Prodi PPKn Drs Utomo MPd, kegiatan itu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru dalam rangka standardisasi pendidikan menghadapi penerapan UU Guru dan Dosen.

Pendangkalan Ilmu

Hassan menambahkan, di Solo, guru-guru SMK sudah mengajukan permohonan pemisahan mata pelajaran PPKn dan Sejarah ke MGMP di tingkat provinsi. "Mudah-mudahan semester depan sudah dipisahkan karena tampaknya Pemerintah Pusat juga merespons pengajuan itu," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa konsekuensi jika mata pelajaran PPKn dan Sejarah di SMK tidak dipisah. Di antaranya, bisa terjadi pendangkalan ilmu karena dua pelajaran digabung dan disampaikan pada jam dan jadwal bersamaan. Di samping itu, bisa menimbulkan kerancuan job diskripsi guru.

"Misalnya seorang guru lulusan prodi PPKn karena mengajar di SMK, dipaksa menyampaikan pendidikan Sejarah. Sebaliknya, guru lulusan prodi Sejarah harus merangkap PPKn. Ini kan bisa rancu. Bahkan ada buku teks Sejarah yang baru diujicobakan lalu ditarik lagi karena penerapan kurikulum 2004 di SMK," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, menurut Dekan FKIP Drs Trisno Martono MM, pihaknya perlu juga mengadakan pertemuan dengan MGMP PPKn dan Sejarah SMK. Apalagi di fakultasnya juga ada pemisahan program studi Sejarah dan program studi PPKn.

"Hal ini perlu dilakukan karena FKIP UNS merupakan produsen guru-guru, sehingga harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Lagi pula, ke depan harus ada peningkatan kualitas guru dalam menghadapi sertifikasi kompetensi yang sudah digariskan," tambahnya.(D11-42m)