KOTA - Sekitar 40% jalan di Solo, baik yang ada di perkotaan maupun perkampungan saat ini berada dalam kondisi rusak.

Menurut Kasubdin Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Surakarta, Budi Santosa, kerusakan tersebut di antaranya disebabkan kelebihan beban muatan, terjadi peningkatan kepadatan lalu lintas, curah hujan yang tinggi serta usia jalan.

"Sebenarnya, setiap tahun ada alokasi dana untuk pemeliharaan. Namun karena terbatas, ada beberapa yang tidak ter-cover sehingga rusak. Apalagi saat ini terjadi peningkatan lalu lintas yang sangat tinggi, selain meningkatnya jumlah kendaraan di Solo," kata dia saat mendampingi Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo di sela-sela meninjau lokasi jalan rusak di kawasan Joglo dan Semanggi, Selasa(7/2).

Adapun dana pemeliharaan jalan yang dialokasikan pada APBD 2006 ini sejumlah Rp 1 miliar. Meski jumlah ini mengalami peningkatan dari alokasi anggaran tahun sebelumnya yakni Rp 450 juta, jumlah tersebut hanya cukup untuk memelihara antara 30% dan 40% dari seluruh jalan yang ada di Solo.

"Idealnya, kebutuhan pemeliharaan jalan sekitar Rp 3 miliar. Untuk itu, nanti pada perubahan APBD kami akan mengusulkan tambahan dana. Semoga saja DPRD bisa menyetujuinya, sehingga perbaikan jalan di Solo bisa merata."

Parah

Sejumlah ruas jalan terutama di perkampungan, kondisinya cukup parah. Di perbatasan RT 03-RT 07 RW IV Kelurahan Semanggi misalnya, tidak ada satu pun aspal yang tersisa.

Masih di dekat lokasi, selokan di perlintasan jalan ambrol sehingga warga harus memutar untuk bisa mengakses jalan ke luar.

Sementara itu, Wawali FX Hadi Rudyatmo berharap, ada pengurangan beban atas pemeliharaan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot. Sejumlah jalan kini banyak dilewati kendaraan dari luar daerah, sehingga lebih tepat dikategorikan jalan nasional yang berarti pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

"Misalnya, Jalan Suprapto yang tembus dengan ring road utara, banyak dilalui kendaraan dari luar daerah. Begitu juga Jalan S Parman, akan lebih tepat kalau pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kalau Pemkot yang menanggungnya, terlalu berat," tandas dia.

Selain itu, Jalan Ir Juanda yang saat ini menjadi tanggung jawab Pemprov Jateng dinilai lebih tepat bila menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. (G13-42v)