MASYARAKAT harus mulai lagi memikirkan strategi penghematan baru menghadapi rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Berdasarkan perhitungan PLN, jika TDL tidak dinaikkan, subsidi listrik akan menggelembung menjadi Rp 38 triliun.

Besar subsidi itu didasarkan atas asumsi nilai tukar Rp 9.700 per dolar AS dan harga minyak 57 dolar AS per barel sebagaimana menjadi acuan penghitungan APBN 2006.

Sementara itu, APBN 2006 hanya mengalokasikan untuk subsidi listrik Rp 15 triliun plus Rp 2 triliun yang berasal dari pembiayaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Departemen Keuangan. Berarti masih ada kekurangan Rp 21 triliun.

Kekurangan subsidi Rp 21 triliun inilah yang kemudian mendorong PLN untuk meminta kepada pemerintah menaikkan tarif dasar listrik tersebut.

Yang menjadi persoalan, bagaimana pembagian persentase kenaikan tersebut sehingga nanti akan memberikan dampak yang seminimal mungkin bagi masyarakat.

Berkaitan dengan kekurangan jumlah subsidi saat ini PLN telah menyiapkan skenario kenaikan tarif tersebut. Skenario pertama, pemberian subsidi Rp 25,51 triliun, yaitu bila tarif naik dari Rp 582 per kilowatthour (kWh) menjadi Rp 716 per kWh (naik 23 persen). Konsumen pemakai listrik kategori kurang atau sama dengan 450 VA, golongan I-3 dan I-4 tidak naik tarif.

Sedangkan kategori yang lain naik. Skenario kedua, dengan subsidi Rp 21,681 triliun, yaitu bila TDL naik dari Rp 582 per kWh menjadi Rp 753 per kWh (naik 29 persen).

Konsumen pemakai listrik kategori kurang atau sama dengan 450 VA tidak naik, sementara kategori lain diberlakukan kenaikan secara selektif. Skenario ketiga, subsidi Rp 12,980 triliun, yaitu bila TDL naik dari Rp 582 per kWh menjadi Rp 836 per kWh (naik 39 persen).

Konsumen pemakai kategori kurang atau sama dengan 450 VA tidak mengalami kenaikan tarif.

Sedangkan konsumen kategori lain diberlakukan kenaikan tarif hingga biaya pokok penyediaan (BPP) tercapai. Dan skenario keempat, besaran subsidi nol, yaitu bila TDL naik dari Rp 582 per kWh menjadi Rp 970 per kWh (naik 59 persen).

Akan tetapi pada simulasi yang dilakukan oleh pemerintah, ternyata terjadi persentase kenaikan yang dipastikan akan berdampak besar bagi kalangan rumah tangga, dan juga dunia industri.

Daya Terkecil

Menurut Menteri Negara/Kepala Bappenas, kenaikan TDL untuk kelompok konsumen dengan daya 1.300 volt ampere (VA) hingga 10.000 VA bisa mencapai 83-90 persen. Khusus untuk rumah tangga dengan kapasitas daya terkecil, yakni 450-900 VA, simulasi kenaikan tarifnya di bawah 7 persen. Kenaikan TDL untuk kelompok konsumen dengan daya 1.300 volt ampere (VA) hingga 10.000 VA bisa mencapai 83-90 persen.

Rencana tersebut langsung mengundang berbagai reaksi. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Dr Marzuki DEA, kenaikan tarif listrik tersebut hanya akan berakibat negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan dampak inflasi yang akan menyertainya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Faisal Basri.

Pengamat ekonomi dari UI ini menilai, kenaikan tarif listrik bila tidak dapat dihindarkan lagi seharusnya tidak melebihi 30%. Kenaikan TDL di atas 30 persen hanya akan mengakibatkan efek inflasi yang bersifat spiral dan akan susah dikendalikan. Jika TDL naik sampai 40 persen saja, katanya, akan memicu kenaikan inflasi Februari 2006 sebesar 2-3 persen.

"Itu baru dari listrik, belum lagi kalau tarif telepon juga naik. Jadi, kalaupun akan menaikkan tarif listrik, sebaiknya di bawah 30 persen. Jika TDL naik, kemudian juga diikuti dengan kenaikan tarif telepon, maka inflasi tahun ini sulit di bawah satu digit, seperti yang diharap Bank Indonesia."

Pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan, memperkirakan inflasi tahun ini berada pada kisaran 9-11%.

"Saya lihat BI terlalu optimistis atas angka inflasi 8%, karena terjadinya berbagai kenaikan harga," ujar Fadhil Hasan. Sedangkan sektor industri juga bereaksi keras terhadap rencana kenaikan TDL tersebut, Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan. Dia meminta pemerintah tidak menaikkan TDL tahun ini.

Sebab, akan makin menambah beban industri yang baru saja meningkat biaya produksinya akibat kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005. "TDL jangan juga naik tahun ini, karena beban industri sudah berat," ungkapnya. Kenaikan itu dikhawatirkan hanya akan makin melemahkan daya saing industri tidak hanya untuk keperluan ekspor, tetapi juga daya saing dalam pasar domestik.

"Kenaikan TDL akan makin menyulitkan kita untuk bersaing, tidak hanya di pasar ekspor, tapi juga di dalam negeri," ujar Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DKI Jakarta Irwandy MA Rajabasa.

Dikatakannya, saat ini saja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) harus bersaing ketat dengan produk cuci gudang dari negara lain yang masuk ke Indonesia dengan harga murah, sekitar Rp10.000 per pakaian.

Sebab, impornya dihitung borongan dengan harga sekitar Rp 40 juta sampai Rp 60 juta per kontainer.

"Kenaikan TDL akan memicu kenaikan biaya produksi mencapai sekitar 20 persen yang akan berdampak pada kenaikan harga produk tekstil Indonesia," ujar Irwandy. Hal senada dikemukakan Dirut PT Krakatau Steel Daenullhay. Dikatakannya, kenaikan itu makin memberatkan industri baja nasional, karena listrik dan gas memberikan kontribusi yang tinggi pada struktur biaya produksi, sekitar 17 persen.

Termahal

Dan rencana kenaikan akan makin menguatkan predikat Indonesia sebagai negara dengan tarif listrik termahal di ASEAN.

Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan, saat ini tarif listrik Indonesia sekitar US$ 6,5 sen per kilowatthour (kWh) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Menurut YLKI, kenaikan dapat dihindari jika PLN mampu menekan angka susut.

Pada tahun 2004, jumlah angka susut atau kehilangan listrik PLN masih 14%, tahun 2005 PLN yang ditarget mencapai penurunan angka susut di bawah satu digit, ternyata tidak mampu memenuhi target tersebut. Tahun lalu angka susut PLN masih 10%.

Apabila jumlah angka susut mampu dikurangi tentu akan dapat mengurangi besar biaya yang harus ditanggung oleh PLN.

Caranya dengan memberantas pencurian listrik, khususnya di kalangan rumah tangga dan industri, baik skala kecil maupun besar.

Sebab pencurian listrik memiliki kontribusi terhadap tingginya angka susut. Cara lain mengganti penggunaan minyak sebagai bahan bakar dengan bahan lainnya untuk pembangkit listrik, seperti elpiji. Elpiji saat ini mulai digunakan di pembangkit listrik di Jambi dan Medan, Sumatera Utara. PLN juga akan membangun fasilitas pembakaran elpiji di PLTG Tambak Lorok. Biaya penggunaan elpiji diakui oleh Dirut PLN tentu lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak.

Dengan segala bentuk efisiensi itu diharapkan akan dapat menggagalkan minimal menunda rencana kenaikan TDL.

Sebab, dengan kondisi saat ini akan sangat tidak manusiawi kiranya jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan listrik. (Danang Budi N / Pusdok-SM-14t)