Juwono Sudarsono SM/dok

JAKARTA - Untuk menyelesaikan konflik di Papua, pemerintah akan bersikap demokratis, sehingga tidak akan menggunakan penyelesaian secara militer, seperti yang sudah diterapkan di Aceh.

Hal tersebut dikatakan oleh Menhan, Juwono Sudarsono, Senin malam, di Jakarta. Dia mengatakan, dalam penyelesaian konflik di Papua pemerintah akan bersikap demokratis.

"Karena jangka panjang, bertahannya kedua provinsi itu adalah masalah kepemimpinan politik. Jadi, mari kita kembangkan kemampuan politik," tukasnya.

Oleh karenanya, lanjut dia, pihaknya meminta kebijakan demokratis di dalam menyelesaikan masalah Papua dijalankan oleh partai politik.

"Hal itu perlu dilakukan, agar masyarakat di wilayah itu merasa bagian dari arus utama Indonesia, bukan dianggap orang pinggiran," paparnya.

Wasapadai Rekayasa LSM

Mengenai kasus permintaan suaka politik 43 warga Papua di Australia, pihaknya meminta supaya pemerintah dan semua pihak mewaspadai adanya rekayasa LSM di luar negeri yang terus mengangkat isu-isu Papua.

"Kami berusaha agar ke-43 warga Papua itu kembali ke Indonesia dengan jaminan tidak akan dipersoalkan secara hukum dan politik. Kejadian-kejadian itu akan selalu berulang, karena selalu menarik perhatian media," ujarnya.

Indikasi rekayasa tersebut, menurut dia, selalu dimainkan oleh pihak LSM luar negeri. LSM internasional sering memojokkan pemerintah dengan isu terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kebebasan beragama.

"Kampanye LSM internasional itu sering dilakukan melalu forum parlemen Eropa dan kongres di AS. Yang paling sering adalah LSM di Kanada dan kelompok gereja di Australia," ujarnya.

Juwono mengharapkan, proses verifikasi yang saat ini dilakukan pihak imigrasi Australia terhadap 43 warga Papua bisa dilakukan cepat.

"Memang, pemberian suaka bergantung kepada imigrasi di Australia, mana yang berhak tinggal dan atau mana yang akan dipulangkan," ujarnya.

Ia mengemukakan, orang lari ke negara lain juga terjadi di mana-mana demi mencari hidup yang lebih baik.

"Masak kita paksa-paksa tinggal di sini. Tugas kita membangun Indonesia untuk lebih adil. Kalau ada orang yang ingin hidup di negara orang, kaya atau miskin, itu hak dia juga kan," ujarnya.(aih-60a)