logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 08 Februari 2006 SEMARANG
Line

DKK Bantah Asal-asalan saat Pantau Jentik

SEMARANG - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang membantah pernyataan yang menyebutkan pihaknya berkesan asal-asalan dalam melakukan pemantauan jentik nyamuk.

Apa yang dilakukan dinasnya, menurut Kepala DKK dokter Tatik Suryati MKes melalui Kasubdin Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) dokter Widoyono MPH, sudah sesuai dengan prosedur.

"Kita sudah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemberantasan sarang nyamuk, termasuk cara pengisian kartu bebas jentik,'' katanya.

Sosialisi tersebut dilakukan melalui puskesmas. Selanjutnya petugas puskesmas akan menindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. "Pemantauan kepada warga dilakukan para kader PKK,'' katanya.

Namun kenyataannya, pemantauan para kader belum dilaksanakan secara efektif disebabkan oleh banyak hal. Keterbatasan personel menyebabkan sosialisasi yang dilakukan para petugas puskesmas terhambat. Selain itu, jangkauannya pun terlalu luas. "Jadi bukan karena asal-asalan,'' tegasnya.

Dari 177 kelurahan, hanya ada 34 puskesmas. Dari jumlah tersebut, kata Widoyono, dapat dilihat, satu puskesmas mencakup lima kelurahan. Padahal jumlah petugasnya terbatas.

"Karena itu, ada beberapa daerah yang belum dilakukan sosialisasi.''

Seperti diberitakan kemarin, pelaksanaan pemantauan jentik nyamuk Aedes aegypti, penular penyakit demam berdarah, di sejumlah daerah berkesan kurang maksimal.

Amburadul

Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jateng menemukan amburadulnya pelaksanaan hal itu di Kota Semarang.

Sekretaris Komisi E DPRD Thontowi Jauhari menjelaskan, di sejumlah perumahan di Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, pemantauan jentik hanya diserahkan kepada penghuni rumah masing-masing tanpa penjelasan teknis terkait dengan pemantauan sehingga berkesan asal-asalan.

''Kalau kemudian Kota Semarang menjadi daerah endemis demam berdarah pada pengujung tahun 2005 dan awal tahun 2006 itu merupakan sesuatu yang wajar karena cara pemantauannya tidak maksimal,'' tutur anggota Fraksi PAN itu.

Melihat kenyataan itu, pihaknya khawatir anggaran pemantauan jentik nyamuk yang disediakan Pemrov Jateng tidak tepat sasaran.

Mengenai adanya beberapa warga yang belum menerima kartu bebas jentik, Widoyono mengatakan hal itu bukanlah tanggung jawab DKK. Sebab, DKK tidak memilki tugas untuk mendistribusikan kartu tersebut. (lin-18n)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA