PURWOREJO - Kepala BKKBN Jawa Tengah Drs Pristy Waluyo mengamati, sejak otonomi daerah berlaku dan diikuti pelimpahan kewenanangan pada daerah, fungsi BKKBN menjadi tidak terlalu jelas. Para personelnya pun bubar. Padahal semula, lembaga itu pernah diakui dunia internasional bahkan ada beberapa negara yang tertarik mempelajarinya.

''KB di Jawa Tengah tetap berjalan tetapi hanya pelan-pelan, tidak secepat dulu. Di daerah lain, malah ada yang mundur hingga menabrak lainnya,'' ungkap dia.

Berkenaan dengan kondisi lembaga KB yang memprihatinkan, dia sengaja berkunjung ke daerah-daerah. Tujuannya untuk menjajaki sejauh mana perhatian kepala daerah terhadap program KB. Harapan dia, pada waktu mendatang, program KB bisa bangkit kembali seperti semula.

Drs Pristy Waluyo mengatakan hal itu ketika berkunjung ke Purworejo, Selasa kemarin. Seusai bertemu dengan Bupati Kelik Sumrahadi dan dilanjutkan pengukuhan pengurus Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) oleh Ketua IPKB Jateng Gunoto Saparie. Adapun pengurus IPKB Purworejo 2006-2010, diketuai Gunarwan (Kedaulatan Rakyat), Wakil Ketua Eko Priyono (Suara Merdeka), Sekretaris Hariyanto (Humas), Bendahara Aspiyatun (majalah Kiprah).

Lebih lanjut Pristy mengatakan, pada 2005 lalu, angka kesuburan di Jawa Tengah turun 50% dari sebelumnya. Maka jika program KB tidak diteruskan, dia khawatir angka fertilitas (kesuburan) akan naik lagi. Belakangan saja, kata dia, hasil sampling mulai banyak dijumpai keluarga dengan rata-rata tiga anak.

Menurut penilaiannya, kekuatan program KB di Jawa Tengah berada pada institusi tingkat kabupaten hingga desa-desa. Namun sejak BKKBN dilebur ke dinas daerah, jaringannya seakan terputus. Dia berharap ke depan, jaringan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) bisa disinergikan.

Akan Meneruskan

Bupati Kelik Sumrahadi ketika menyambut Kepala BKKBN Jateng itu berjanji akan meneruskan program KB di daerahnya. Dengan pertimbangan, program itu bermanfaat besar. Menurut Kelik, dirinya mulai mengenal program KB sejak menjabat Kepala Desa Grabag tahun 1972.

Dia mengakui, pada awalnya program itu berhadapan dengan tantangan berat, baik berupa adat maupun agama. Namun, kata dia, saat ini dia sendiri bisa merasakan manfaatnya. Maka, dia setuju jika program KB dilanjutkan di daerahnya.

Akan tetapi, diperlukan payung hukum yang jelas untuk menghidupkan kembali program KB. Saat ini, lembaga KB di kota itu digabung dalam Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil yang dipimpin Masduqi Simor SH. Ironisnya, 494 desa/kelurahan di wilayah itu hanya dilayani 150 petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). (yon-39m)